Wakil Wali Kota Baubau Terima DIPA dan TKDD 2022

PUBLIKSATU, BAUBAU - Wakil Wali Kota Bauba, La Ode Ahmad Monianse bersama bupati/wali kota lainnya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). DIPA dan TKDD tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi di Hotel Claro Kendari, Senin (13/12/2021).

La Ode Ahmad Monianse saat ditemui usai mengikuti acara penyerahan DIPA dan TKDD menuturkan, pihaknya akan segera menindak lanjuti apa yang telah menjadi imbauan Gubernur dalam sambutannya pada acara tersebut. Di mana, para bupati/wali kota diimbau untuk mempercepat proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

“Ada tiga penekanan yang disampaikan bapak Gubernur, yaitu percepatan proses pengadaan barang dan jasa, percepatan pemenuhan dokumen, serta penetapan pejabat perbendaharaan. Kemudian daerah-daerah yang capaian serapan anggarannya masih rendah seperti Kota Baubau, agar sesegera mungkin untuk bisa menuntaskannya di akhir Tahun 2021 ini,” tuturnya.

Wawali Baubau ini menambahkan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ada enam isu yang harus menjadi perhatian para Kepala Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Selain itu, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan disentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

“Jadi enam isu ini diharapkan menjadi acuan bagi semua Pemerintah Daerah salah satunya Kota Baubau, dalam mengimplementasikan Anggaran 2022. Dan pada prinsipnya, yang menjadi prioritas adalah pengendalian Covid-19 dan penguatan ekonomi. Untuk itu saya menghimbau kepada para kepala OPD agar sesegera mungkin mempersiapkan semua persyaratan untuk percepatan pengadaan barang dan jasa,” tandasnya.

Monianse juga berharap, agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang proses pengadaannya di Tahun 2021 belum tuntas, untuk segera dituntaskan, sehingga semua anggaran dapat terpakai. Yang mana, tuntas dan tidaknya penggunaan anggaran tersebut dapat berimbas terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah.