Ada BPK, Monianse Larang Kepala OPD Keluar Daerah

PUBLIKSATU, BAUBAU - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse meminta jajarannya fokus melayani audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilarang keluar daerah untuk urusan yang belum terlalu penting.

"Kita sementara ada pemeriksaan dari BPK untuk tahun anggaran 2021. Jangan sampai ada informasi yang sederhana, tapi karena tidak dihadiri kepala dinas atau orang yang berkompeten, sehingga opini BPK menjadi lain," ungkap Monianse, dikonfirmasi di kantornya, Selasa (15/2).

Ia pun mengingatkan kepala OPD untuk tidak nekat keluar daerah dalam rangka urusan biasa-biasa saja. Ia akan mengevaluasi kepala OPD jika ngotot melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah tanpa izin atau bukan urusan penting.

"Kalau memang benar-benar urgen, bisa berangkat tapi dengan waktu yang terbatas. Selesai kegiatan, langsung pulang lagi ke Baubau," ujar Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Baubau ini.

Ia menuturkan, pihaknya berharap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Untuk itu, ia mendorong semua OPD agar menuntaskan laporan keuangan sebelum Maret 2022.

"Auditor BPK ini sudah sekitar satu pekan di Baubau. Jadi, saya harap segala sesuatu yang menjadi pertanyaan auditor sedapat mungkin bisa dilayani dengan tuntas," tandas Monianse.(exa)