MNI Menggelar IID, Menghadirkan Sejarawan Islam

BAUBAU - Majelis Nafsiyah Islamiyah (MNI) Kota Baubau menggelar Islamic Intellectual Discussion (IID). Kegiatan ini mengangkat tema “Jejak Islam di Tanah Buton Hubungan Politik dan Spritual yang Terlupakan”.

Kegiatan IID tersebut menghadirkan dua pembicara, pertama pembicara level nasional yakni Niko Pandawa penulis buku sekaligus Sejarawan Islam. Kemudian pembicara kedua, Irwansyah Amunu penulis buku Negeri Khalifatul Khamis. Kedua pembicara mampu mengungkap situs dan fakta sejarah Islam di Tanah Buton juga hubungannya dengan daerah Kesultanan Aceh dan Goa.

Dalam menggelar IID, Majelis Nafsiyah Islamiyah selaku event organizer menggandeng Kampus Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) dan Majelis Muslimah Unidayan Baubau, yang bertempat di Baruga La Ode Malim Unidayan, Kamis (3/11/2022).

Niko Pandawa yang sempat menjadi trending topik dengan memproduksi film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN), dalam acara IID mengupas habis tentang jejak Islam di Tanah Buton misalnya hubungan politik dan spritual yang terlupakan. Utamanya proses masuknya Islam di tanah Buton dan hubungannya dengan Kesultanan Aceh hingga Khilafah Utsmaniyah di Turki.

Lanjutnya, Niko juga mampu menunjukkan salah satu bukti hubungan Islam politik dan spritual yang dikenal dengan masuk Islamnya Raja Mulae yang diketahui merupakan mertua dari Raja Laki Laponto. Artinya, Raja Mulae lebih dulu masuk Islam ketimbang Laki Laponto.

“Ini penting kita tahu, agar semangat lokal di daerah mampu menjadi pemantik dalam memahami Islam di masa lalu. Jangan sampai sejarah Islam di Tanah Buton sendiri, khususnya generasi muda tidak lagi memahami dengan baik, bahkan kabur dengan sejarah kita sendiri,” pungkas Niko Pandawa.

Melihat para kedua pembicara memaparkan materi begitu luar biasa, para peserta yang lebih didominasi kalangan mahasiswa begitu antusias mengikuti acara itu. Bahkan terlihat sejumlah mahasiswa mengajukan pertanyaan hubungan Islam dengan tanah Buton di masa lalu. Apalagi kedua pembicara menunjukkan fakta sejarah dalam pemerintahan Kesultanan Buton, ada martabat tujuh (Undang-undang, red) yang menjadi aturan dalam menjalankan pemerintahan.