KPK Sarankan Pemkab Buton Jalankan Digitalisasi

PUBLIKSATU, BUTON - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton agar seluruh program kerja dijalankan secara digitalisasi.

Hal ini diungkapkan Bupati Buton, La Bakry, dalam sambutannya saat melaunching website milik BPBD Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Jumat (31/8). Kata dia, sekarang sudah harus serba elektronik sebagaimana petunjuk KPK ketika menyambangi Kompleks Perkantoran Takawa, kemarin dulu.

Kepada seluruh Kepala SKPD yang hadir, La Bakry meminta harus mampu mengikuti kementerian teknis masing-masing yang sudah serba online. Penyesuaian secepat mungkin dilakukan supaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi gampang diakses dan dilihat sebab sekarang sudah serba transparan.

Dia berharap, 2019 mendatang, Pemkab Buton sudah harus punya situs sendiri yang dapat mengintegrasi Bappeda dengan setiap SKPD, hingga dengan kementerian teknis.

"Sebenarnya dari sekarang antara Pemda dengan kementerian teknis mulai dari 2018 sampai 2019, semua sudah masuk dalam aplikasi Krisna. Jadi seluruh rencana kita yang berkaitan dengan kementerian teknis itu sudah harus masuk online di sana," ucap La Bakry.

Jika saja Pemkab Buton sudah bisa menyesuikan dalam aplikasi krisna, kata dia, maka selanjutnya adalah tinggal bagimana meyakinkan kementerian teknis atas apa yang direncanakan. Selain itu, program kementerian teknis juga dapat diambil alih dalam rangka menyukseskan program nasional di daerah.

"Jadi kalau kita masuk di sana, kita bisa meyakinkan bahwa kita juga mampu mengimplementasikan program nasional itu di daerah kita. Inilah yang kita harapkan supaya seluruh aktivitas pembangunan di daerah kita makin banyak. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang bisa kita yakinkan pemerintang pusat," tandasnya. (man)