Lima Parpol Deklarasi Ganti Bupati Buton Selatan
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Meski kepemimpinan Agus Feisal Hidayat dan La Ode Arusani baru berjalan setahun lebih, namun dinamika pemilihan kepala daerah sudah mencuat. Lima partai politik di Buton Selatan (Busel) bersatu mendeklarasikan untuk mengawal pejabat (Pj) bupati untuk 2022-2024 dan menentukan arah politik pada Pilkada 2024-2029.
Dua dari lima Parpol yang menggelar deklarasi di Malino Sulawesi Selatan (Sulsel) akhir pekan lalu itu, bahkan pengusung pasangan Agus Feisal Hidayat-La Ode Arusani, yakni Golkar, Demokrat. Sementara tiga Parpol lainnya, Hanura, Nasdem, dan PKB. Saat ini lima Parpol tersebut terus menjalin komunikasi intensif.
"Deklarasi ini buka main-main. Sangat serius. Lima Parpol sudah sepakat dan komitmen untuk menyatukan langkah dan pikiran mencari pemimpin (Pj) baru 2022-2024 dan selanjutnya 2024-2029. Intinya ganti bupati," kata Ketua Harian DPD Golkar Busel, La Hijira.
Latar belakang deklarasi itu, kata politisi Golkar ini, atas dinamika sosial, politik, dan pemerintah yang terjadi saat ini. Yang dinilai kurang maksimal berjalan dan menjalin komunikasi. Apalagi sebagai partai pengusung tak pernah diundang untuk berkomunikasi menentukan kebijakan pemerintah.
La Hijira menegaskan, pihaknya siap mengawal pemerintahan di bawah komando Plt La Ode Arusani. Kebijakan yang tidak pro rakyat akan dikritisi. Karena pihaknya sangat menginginkan kemajuan Busel kearah yang lebih baik.
Kata anggota DPRD Busel ini, seluruh program pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat apapun jenisnya akan dikawal secara tuntas.
"Kalau yang tidak baik saya akan kritisi, kalau yang baik pastinya kita dukung," katanya kepada media ini, Jumat (31/8).
Ketika ditanya apakah koalisi partai pengusung Agusani sudah pecah? Hijira partai pengusung memastikan tetap solid. Hanya saja setiap kebijakan pemerintah pihaknya akan mengawal.
"Yang jelas kita mengharapkan pemerintah pembangunan Busel jauh lebih baik lagi dari hari ini. Wajar saja evaluasi tim DOB Kemendagri menempatkan Busel urutan kedua dari terakhir, karena kualitas pemerintah Pemkab Busel kurang maksimal," ujarnya.
Hijira mengharapkan pembangunan Kabupaten Busel bisa bersaing dengan daerah lain di Sultra dan di Indonesia. Apalagi sebagai DOB Busel harus memiliki lonjakan pembangunan yang lebih terarah.
Ia menegaskan mestinya Pemkab Busel melakukan evaluasi kinerja pemerintah sehingga target program yang belum terealisasi dapat dituntaskan. Ia tak mempungkiri pengelolaan pemerintahan saat ini kurang maksimal.
Ia menambahkan tindak lanjut deklarasi Malino persiapan 2022 menuju 2024. Hanura, Femokrat, Golkar, Nasdem, dan PKB satukan langka dan pikiran untuk mencari pemimpin Busel yang cerdas dan bisa berkomunikasi dengan parlemen dan bisa merangkul semua elemen masyakat Busel untuk bersatu padu membangun daerah ke arah yang lebih baik.
"Tekad kita adalah membangun Busel, maka satukanlah pikiran dan langkah kita untuk kejayaan Busel. Hanura, Demokrat, dan Golkar satu dalam pikiran dan tindakan untuk kemajuan Busel. PKB dan Nasdem sudah bergabung dalam deklarasi. Kami sangat yakin akan banyak partai lain yang bergabung," tegasnya.
Hijira juga mengaku untuk Pj 2022-2024 yang memegang kendali politik Gubernur Sultra dalam hal ini Alimazi dari Nasdem dan juga didukung Golkar.
Hal senada juga dikemukakan Ketua DPD Demokrat Busel Pomili Womal. Pihaknya juga menyatukan sikap dan pikiran untuk kemajuan Busel mendatang.
Ia juga tak menampik ada sedikit kecewa dengan dinamika pemerintah Busel saat ini. Wakil Ketua DPRD Busel ini, mengharapkan perubahan untuk kemajuan Busel mendatang. "Deklarasi ini sangat serius kami bentuk untuk menyatukan sikap dan pikiran," katanya.
Ia juga mengaku siap mengawal pemerintahan saat ini. Kebijakan yang menyimpang siap akan dikritisi. Kebijakan yang pro rakyat akan didukung semaksimalnya.
Begitupun juga dengan Ketua DPD Hanura Busel Aliadi. Pihaknya juga sangat menginginkan perubahan sehingga Busel semakin maju dan berkembang dibanding dengan daerah lain di Indonesia.
Terkait sikap penentuan pemimpin 2024-2029, Aliadi mengaku melihat gambaran hasil tahun 2019. "Nanti kita lihat gambaran dinamika politik hasil Pemilu 2019, yang pasti kita menginginkan perubahan di Busel," tukasnya.
Informasi yang dihimpun media ini, dari komunikasi deklarasi lima Parpol itu sudah ada komitmen untuk menentukan sikap 2022-2024 dan selanjutnya arah politik penentuan pemimpin Busel 2024-2029. Sejumlah nama mulai mengerucut. (aga)