Tak Ada Dana Transfer APBN-P, Pemkab Buton Manfaatkan SILPA

PUBLIKSATU, BUTON - Pemerintah Kabupaten Buton memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 ke dalam perubahan anggaran 2018 sebesar Rp 20 miliar. Hal ini dilakukan karena tahun ini dana transfer dari APBN-P tidak ada.

"Anggaran tidak ada APBN-P," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton, H Taslim melalui Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah, LM Tito Yasrimal kepada wartawan di ruang kerjanya di kompleks perkantoran Takawa, Senin 10 September 2018.

LM Tito Yasrimal menjelaskan, sebelumnya tahun anggaran 2017 ada Silpa sebanyak Rp 63 miliar.

Kemudian dialokasikan untuk kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp 31 miliar.

Dari pengeluaran itu, kata Tito selisih Silpa berdasarkan hasil audit BPK sekitar Rp 30 miliar.

Lanjut Tito, dari selisih itu, ada pengeluaran pembiayaan lainnya yang dimanfaatkan untuk perubahan anggaran, sehingga hanya Rp 20 miliar yang dapat dimanfaatkan kembali untuk perubahaan anggaran tahun ini.

Tito menjelaskan, anggaran Rp 20 miliar itu akan digunakan untuk sejumlah program. Diantaranya biaya BPJS dan Jamkesda untuk masyarakat miskin.

"Kalau prioritasnya ini untuk membiayai beberapa program. Misalnya itu kemarin ada program BPJS, Jamkesda itu harus kita biayai supaya mencakupi. Supaya masuk dalam UHC. Supaya masyarakat miskin kita di Kabupaten Buton bisa memanfaatkan kesehatan gratis. Totalnya itu Rp 1,8 miliar sesuai dengan MoU," terangnya.

Selain itu, sisa dari pembiayaan itu didistribusikan ke 38 SKPD yang ada di Kabupaten Buton. (Po1)