DPRD Minta Pemkab Kolaka Naikkan Honor Pol PP dan Damkar
PUBLIKSATU, KOLAKA - Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir menyarankan kepada Pemkab Kolaka, khsusunya Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) meninjau kembali kelayakan honor bulanan bagi 300-an tenaga Damksar dan personel polisi PP.
Saran untuk meninjau kembali kelayakan honor bulanan bagi petugas Damkar dan personel Pol PP tersebut dikemukakan Parmin Dasir dalam rapat gabungan komisi DPRD Kolaka yang membahas Rancangan APBD Perubahan 2018, Jumat (14/9), di ruang paripurna utama DPRD Kolaka.
“Saya dengar honor bulanan petugas pemadam kebakaran dengan polisi pamog praja kita hanya satu juta rupiah, kalau bisa itu itu dinaikkan lagi, karena kasihan anak istri mereka. Uang sebesar itu untuk ukuran sekarang ini sudah jauh sekali kalau mau dibilang layak. Naikkanlah lagi,” saran Parmin sambil menoleh ke arah Asisten III Setkab Kolaka, Andi Zulkarnaen yang turut hadir mewakili bupati.
Meski meminta Pemkab merevisi anggaran pembiayaan honor personel Damkar dan Pol PP, namun politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku tidak memaksakan dilakukan sesegera mungkin, karena mempertimbangkan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Tidak juga kita minta sekarang dilakukan, tapi paling tidak tahun ini dalam rancangan APBD 2019 sudah bisa dimasukkan itu, dan kita akan dukung penuh. Karena jauh sekali dari layak, padahal kita punya kebutuhan dasar yang sama sebagai manusia,” ujar Parmin, sambil mendongak ke arah balkon dan bertanya kepada salah seorang anggota Pol PP yang kebetulan sedang menyaksikan jalannya rapat.
Sebelumnya, komisi I DPRD Kolaka melalui ketuanya, Bakri Mendong menyampaikan pendapat tentang perlunya peningkatan honor bulanan bagi tenaga Damkar dan Pol PP, serta penyiapan fasilitas pendukung bagi mereka. Usulan peningkatan nominal honor tersebut kata Bakri, diajukan setelah menerima masukan dari Dinas Damkar dan Pol PP selaku mitra kerja komisi I, beberapa waktu lalu.
“Honor yang mereka terima kecil sekali, karena itu kita rasa perlu ditinjau lagi. Kita juga sarankan perlu disiapkan anggaran untuk sekedar refreshing bagi polisi pamong praja. Tidak besar, hanya untuk beli televisi atau dispenser saja, karena yang dapat giliran piket di pos jaga juga butuh hiburan supaya tidak ke tempat lain untuk sekedar nonton saat tugas jaga,” kata politisi Partai Golkar itu.
Saat ini, jumlah tenaga honor yang bertugas pada Dinas Damkar dan Pol PP Kolaka mencapai 300 orang. Sekitar 200 orang merupakan hasil penerimaan Pol PP tahun 2009, dan selebihnya adalah honorer pindahan dari Dinas Kehutanan (Polhut) dan petugas Damkar BLHK.
Salah seorang personel Pol PP yang minta identitasnya tidak ditulis mengungkapkan, bahwa honor Rp 1 juta per bulan tidak diterima utuh, sebab masih ada potongan untuk iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) kesehatan. (p12)