DPD II Golkar Butur Berang dengan Sikap DPRD

PUBLIKSATU, BUTON UTARA – DPD II Golkar Buton Utara (Butur) berang atas sikap DPRD Butur yang tak kunjung menindaklanjuti rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) wakil pimpinan dewan. Sikap acuh lembaga terhormat ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap Golkar.

Sekretaris Golkar Butur, Al Adrin mengatakan, tidak ada alasan bagi DPRD Butur untuk tidak memproses PAW yang diajukan partai Golkar. Apalagi surat rekomendasi tersebut ditandatangani pimpinan DPP Golkar Ibnu Munzir dan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus.

Menurut Al Adrin, mandeknya proses pergantian unsur pimpinan merupakan bentuk pelecehan terhadap Golkar. Harusnya, surat Golkar yang masuk tanggal 3 Agustus itu sudah diproses oleh DPRD.

“Suasana ini membuat kami (Golkar) merasa dilecehkan dan tidak dihargai pasalnya surat itu masuk sejak tanggal 3 Agustus dan sampai hari ini belum ada langkah-langkah untuk diproses,” kata Al Adrin, Rabu (19/9).

“Kami sudah menunggu cukup lama, alasan mekanisme apa lagi yang ditunggu. Padahal mereka (DPRD) bukan eksekutor," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Butur, Muh. Rukman Basri Zakariah mengatakan, masih ada sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan dewan, yakni laporan pertanggung jawaban keuangan APBD 2017, perubahan RPJM, KUA/PPAS perubahan APBD 2018 dan APBD 2019.

Nanti setelah agenda tersebut selesai, baru proses PAW Sujono akan didorong dalam paripurna. Hasil paripurna akan diserahkan kepada bupati kemudian bupati yang menindaklanjuti ke gubernur.

"Tentu proses PAW ini melalui rapat paripurna, yang kemudian hasilnya kita serahkan ke bupati, " kata legislator PAN ini.

Sekedar diketahui surat rekomendasi DPP Golkar tersebut ditandatangani 27 Juli 2018. Isinya mengesahkan dan menetapkan Harwis Hari sebagai calon pengganti Sujono.

PAW Sujono ini erat kaitannya dengan dugaan perbuatan asusila dengan salah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara. Bahkan, kasus ini sempat heboh di jagat maya beberapa bulan lalu.(ary)