Warga dan Kepala BPMD Mubar Bersitegang

PUBLIKSATU, MUNA BARAT - Warga Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus menyuarakan agar kepala desa (Kades) Wakoila, dicopot dari jabatannya. Bentuk protes beberapa warga itu dituangkan dalam bentuk demonstrasi dan tulisan spanduk yang ditempel pada beberapa lokasi di tepi jalan.

Namun aksi yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut ditentang oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Mubar. Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), camat, Satpol PP, dengan melibatkan Polsek Sawerigadi, berupaya menertibkan spanduk yang bertuliskan dugaan korupsi Kades Wakoila itu.

Sayangnya, niat BPMD, Camat, Satpol PP, dan Polsek Sawerigadi untuk menurunkan spanduk itu gagal. Warga yang sudah terlanjur memasang spanduk itu menghalagi pihak pemerintah dan kepolisian. Lobi-lobi yang dilakukan Kepala BPMD Mubar, La Ode Tibolo, agar spanduk itu diturunkan tidak berhasil.

Masyarakat tiba lebih dulu menghadang. Bahkan sempat bersitegang antara Kepala BPMD dan masyarakat ketika dipaksakan pencopotan spanduk. Beberapa warga sempat melontarkan ancaman, jika ada yang berani menurunkan spanduk itu akan dipotong tangannya dengan parang.

Warga menginginkan spanduk bisa diturunkan apabila bersamaan dengan pencopotan Kades Wakoila, Abdul Hafid. Tetapi selama Kades itu belum dicopot, maka spanduk tidak boleh dicopot. Mereka akan melakukan perlawanan kepada siapapun yang berani menurunkan spanduk.

"Kami akan tetap mempertahankan spanduk ini. Kalau ada yang berani turunkan, kita akan potong tangannya dengan parang. Boleh dicopot, kalau Kades juga sudah dicopot. Jika permintaan atau tuntutan kami itu sudah disahuti dengan pemerintah, kami sendiri yang akan buka spanduk itu," ungkapnya.

Warga sudah merasa kesal dengan sikap Kades Wakoila selama ini. Kebijakannya sebagai pimpinan di desa tidak pro rakyat. Terjadi dinasti dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), karena semua yang dilibatkan dalam pengerjaan pengerasan jalan menuju lapangan olahraga perangkat desa. Dan semua orang "di badan" Kades.

Bahkan, disebut-sebut sebagai ketua BPD adalah istri Kades sendiri. Mirisnya lagi, warga menduga jika Kades telah menggelapkan sebagian ADD.

"Kebijakan yang diambil Kades bersifat sepihak. Orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan ADD, orang-orang dibadannya. Termasuk ketua BPD yang juga istrinya," tuding warga Wakoila, saat menghadang pasukan penertib spanduk.

Hingga pukul 20.00 wita, (Senin, 17/9, red), upaya BPMD, Camat, Satpol PP, dan pihak kepolisian tidak berhasil menurunkan spanduk tersebut. Warga bersikukuh agar mereka tidak memaksakan diri untuk menertibkan spanduk itu.

Tidak ada kesimpulan yang dihasilkan. Bahkan, permintaan Kapolsek Sawerigadi untuk dilakukan pertemuan bersama, terkait penyelesaian masalah itu, warga tetap menolak. Permintaan unsur pemerintah dan polisi bisa disahuti oleh warga apabila bersamaan dengan pencopotan Kades Wakoila. (p5)