APBD Muna Sekarat, Tak Ada Uang Bangun Jalan dan Jembatan, Kepala OPD Ditantang Cari Uang di Pusat atau Kinerja Dianggap Gagal
RAHA - Nada optimisme bercampur peringatan keras mewarnai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Muna untuk penyusunan RKPD 2027, Senin 6/04/2026.
Musrembang itu di buka langsung oleh Bupati Muna H. Bachrun. Turut hadir Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil, Bappeda Provinsi, para kepala OPD lingkup Pemkab Muna Forkopimda, para camat dan tokoh masyarakat.
Dihadapan para kepala OPD, Forkopimda dan tokoh masyarakat Bupati Muna H. Bachrun blak-blakan mengungkap kondisi keuangan daerah yang sedang "sekarat".
Meski para camat se-Kabupaten Muna menghujani forum dengan usulan perbaikan kantor, pelabuhan, jalan, hingga jaringan internet, kenyataan pahit justru datang dari podium pimpinan Bupati Bachrun mengakui bahwa Pemkab Muna saat ini berada dalam kondisi krisis keuangan untuk membiayai proyek fisik.
Kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat berdampak fatal, pos anggaran DAU dan DAK yang biasanya menjadi tumpuan pembangunan fisik kini nyaris tak tersisa.
"Tahun ini, dalam DAU dan DAK kita sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat fisik," tegas Bachrun di hadapan Wakil Bupati La Ode Asrafil dan seluruh jajaran Forkopimda.
Menghadapi keterbatasan dana, Bachrun memutuskan untuk melakukan kemudi balik strategis. Untuk tahun 2027, Pemerintah Daerah akan mengencangkan ikat pinggang dan memprioritaskan sektor yang dianggap paling mampu bertahan yaitu Ketahanan Pangan Menjadi pilar utama untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Kemudian sektor Pariwisata Diarahkan sebagai mesin penggerak PAD yang baru.
Kumdian Bupati Bachrun memberi instruksi keras sekaligus tantangan terbuka kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dinas teknis.
Ia menegaskan bahwa jabatan mereka kini dipertaruhkan lewat kemampuan melobi anggaran di Jakarta. Para Kepala OPD diperintahkan segera menyusun proposal ke kementerian terkait.
Guna memperlancar jalur birokrasi di Senayan, Bachrun menyatakan akan melibatkan peran Ridwan Bae, anggota DPR RI asal Sultra, sebagai jembatan pembuka pintu anggaran di pusat.
"Kinerja Bapak-bapak akan kita ukur dari bagaimana kalian mampu mendatangkan anggaran dari pusat ke dinas masing-masing. Karena Di APBD sudah tidak ada uang," Pungkasnya. (Anuardin)