DPRD Busel Janji Kawal Program PKH
PUBLIKSATU, JAKARTA - Jelang pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Calon Anggota Legislatif (Pilcaleg) 2019 mendatang, sejumlah program pemerintah dikhawatirkan dipolitisasi. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi berjanji akan mengawal proses pendataan PKH hingga pencairan dana pragram ini agar tepat sasaran dan tidak dipolitisasi. Terlebih jelang pesta demokrasi ke depan.
Politisi Hanura ini khawati,r tiap program pemerintah yang menyentuh masyarakat miskin dipolitisasi. Kekhawatiran ini lahir karena adanya pendamping PKH yang saat ini ikut nyaleg seperti di Kecamatan Batuatas.
"Jadi pak Darsono yang membidangi pendamping PKH di Kemensos menyampaikan kepada kami, pendamping PKH yang ikut nyaleg wajib mundur, dan akan direkrut ulang tahun depan secara online," ujarnya kepada media ini.
Dikatakan, dari hasil konsultasi anggota DPRD yang dipimpin tiga unsur pimpinan, terkait program keluarga harapan di Kementrian Sosial RI, terungkap, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial meminta para wakil rakyat untuk bersama-sama mengawal proses pendataan hingga pencairan dana PKH tersebut.
Dari hasil konsultasi itu diketahui, Kementerian Sosial melakukan validasi data dalam setahun sebanyak dua kali. Karena itu, program ini diharapkan benar-benar dapat menyentuh keluarga miskin dengan kategori memiliki anak balita, dan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Validasi data PKH ini dalam setahun dilakukan dua kali, Mei dan November. Makanya oleh Kementerian Sosial dari hasil konsultasi itu menyampaikan bahwa DPRD dan Pemkab harus terlibat mengawasi dalam proses pendataan di lapangan. Karena sasaran PKH ini untuk menyentuh masyarakat miskin, bukan keluarga yang sudah mampu diberikan PKH. Artinya ada skala prioritas," jelasnya.
Aliadi menegaskan, sasaran PKH ini diberikan kepada masyarakat miskin sesuai pendataan di lapangan, bukan dilakukan pendataan di atas meja oleh pendamping PKH ataupun Dinsos di lapangan.
Menurutnya, sesuai data awal yang diamati di lapangan, selama ini yang terjadi di Busel, dalam proses pendataan PKH ini terjadi diskriminasi. Terkadang masyarakat yang seharusnya mendapatkan, namun tidak didata.
"Contoh di Batuatas, ada masyarakat miskin yang seharusnya didata, namun tidak terdata. Mungkin karena kedekatan pendamping sehingga tidak dilakukan pendataan, makanya datanya harus valid. Masyarakat yang betul-betul miskin," tegasnya.
Pasca konsultasi itu, dewan bakal menggelar rapat kerja untuk menindaklanjuti terkait proses pendataan PKH di lapangan. Apakah sudah melakukan update data serta melakukan mekanisme pendataan yang benar atau tidak? "Makanya kita akan tindaklanjuti hal ini, apakah pendamping PKH ini melakukan pendataan di lapangan pake data terbaru atau masih pake data lama," imbuhnya.
Ia juga berjanji, karena program PKH ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang mampu, maka akan dikawal secara konsisten di lapangan mulai dari prosesnya hingga terakhir. "Karena jangan sampai dipolitisisasi, karena ada pendamping PKH yang Caleg di Busel," tegasnya.
Aliadi juga berharap pendamping dan Dinsos Busel melakukan verifikasi data miskin secara riil di lapangan sesuai fakta yang sebenarnya, bukan karena faktor kedekatan sehingga mengabaikan skala prioritas warga miskin lainnya. (aga)