Unjuk Rasa Tolak Mutasi di Kolaka Terus Berlangsung
PUBLIKSATU, KOLAKA - Aksi unjuk rasa menolak mutasi besar-besaran terhadap puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) non eselon dan guru di Kolaka masih terus berlangsung hingga Senin (1/10).
Seperti tuntutan sebelumnya, massa Forum Pemerhati Rakyat Kolaka (FPRK) yang dikoordinir Erwin dan Haeruddin mendesak bupati dan pejabat terkait membatalkan mutasi tersebut. Desakan untuk membatalkan mutasi didasari kecurigaan muatan politik "balas dendam" pasca pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka, Juni lalu.
Setelah melakukan orasi selama beberapa menit di depan kantor bupati Kolaka, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima beberapa pejabat terkait di ruang rapat kantor BKD.
Kapolres Kolaka, AKBP Didik Supranoto turut hadir dalam ruang rapat itu guna memastikan kondisi tetap aman selama berlangsungnya dialog.
Hadir pada dialog tersebut, Asisten III, Andi Zulkarnaen, Kepala BKD, Mujahidin, Inspektur Kolaka, Andi Tenri Gau, Kadis Diknas, Sal Amansyah dan Kepala Badan Kesbangpol, Haris Rahim.
Awalnya, dialog yang juga dihadiri beberapa orang guru dan ASN "korban" mutasi itu berlangsung tenang dan lancar, dimana Kepala BKD sempat menjawab bahwa mutasi terhadap guru dan ASN non eselon telah memenuhi prosedur, dimana prosesnya tidak harus menunggu waktu enam bulan sebelum dan sesudah pelantikan kepala daerah.
Namun saat Kadis Diknas, Sal Amansyah mendapat giliran memberi penjelasan, kisruh pun mulai muncul, sebab beberapa penjelasan yang dikemukakan Sal Amansyah dianggap hanya bersifat pembelaan diri.
Keributan kecil yang sempat terjadi berhasil dikendalikan, namun upaya untuk meredakan suasana panas yang telah terlanjur muncul tidak berhasil diredakan.
Belasan perwakilan pengunjukrasa yang menolak penjelasan Sal Amansyah kemudian memilih "walk out" dari ruang dialog dan kembali bergabung dengan rekan-rekan mereka di depan kantor bupati Kolaka.
Untuk diketahui, Sal Amansyah adalah saudara kandung Muhammad Jayadin, wakil bupati Kolaka yang kembali terpilih untuk periode kedua.
Kecurigaan FPRK terkait muatan politik dalam proses mutasi guru dan ASN tertentu didasari temuan mereka bahwa semua "korban" mutasi adalah kerabat atau pendukung pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Asmani Arif - Syahrul Beddu.
"Jelas sekali terlihat bahwa ini memang sarat muatan politik. Semua guru atau ASN yang tidak mendukung SMS Berjaya dimutasi, tidak peduli status guru itu apa. Sapu rata semua yang tidak mendukung," kata Haerudin dalam orasinya. (p12)