Evaluasi DOB, Busel Keluar Dari Ancaman Gabung ke Buton
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Ancaman Buton Selatan (Busel) akan kembali ke Kabupaten Buton sudah berakhir. Hasil evaluasi daerah otonom baru (DOB) terakhir Busel mengalami peningkatan alias naik kelas, bahkan mengalahkan Muna Barat yang sama-sama mekar.
Penilaian DOB didasarkan pada 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan. Diantaranya terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penataan dan pengisian porsonil OPD, pengisian DPRD, penyelenggaran wajib dan pilihan, pembiayaan dan alokasi, pengalihan aset, batas wilayah, dan rencana tata tuang wilayah (RTRW).
10 aspek tersebut sudah dilakukan evaluasi setiap tahunya, sejauh mana perkembangan DOB tersebut, mulai dari usia nol sampai 1 tahun. Lalu dari usia 1 tahun sampai 2 tahun sudah sejauh mana perkembangannya dan seterusnya.
Dari kriteria ini Kabupaten Busel sudah tidak masalah. Tinggal Perda RTRW yang masih tersendat dengan persoalan Pulau Kawikawia yang bersengketa dengan Kabupaten Selayar.
Meski begitu, hasil evaluasi terbaru Busel mampu mengalahkan Muna Barat. Tiga DOB pembentukan 2014, yakni Buteng skor 83,75, Busel 83,50, Muna Barat 81,50.
Sementara 15 DOB pembentukan periode 2012-2013 dengan kategori baik yakni Pangandaraan 93,75, Musi Rawas Utara 92,00, Pali 91,59, Kolaka Timur 90,75, Provinsi Kalimantan Utara 90,50, Pesisir Barat 90,25. Sedangkan kategori sedang yakni Morawali Utara 88,75, Mamuju Tengah 87,50, Mahakam Ulu 87,25, Pulau Taliabu 86,50, Manokwari Selatan 86,25, Konawe Kepulauan 85,25, Malaka 84,50, Banggai Laut 84,25 dan Pengunungan Arfak 82,25.
Sesuai penilaian evaluasi DOB tahun sebelumnya dari data itu Kabupaten Busel naik kelas menggeser posisi Kabupaten Muna Barat. Sedangkan urutan terakhir masih tetap Pegunungan Arfak.
Rapor evaluasi tim Dirjen Otoda Kemendagri itu diserahkan langsung Dirjen Otda Soni Sumarsono kepada Plt Bupati Busel H La Ode Arusani di salah satu hotel di Solo, Surakarta, Kamis (11/10).
Kepala Bappeda Busel LM Sufi Hisanuddin menyatakan, ada beberapa catatan hasil evaluasi yang perlu penguatan lagi. Sebab dari 10 aspek penilaian itu ada beberapa yang perlu penguatan.
Tapi Sufi mengklaim, dari data evaluasi Otda Kemendagri ada beberapa data yang belum diupdate Kemendagri. Seperti misalnya tapal batas. Dalam laporan Pemkab Busel yang belum selesai tinggal satu spot dengan Kota Baubau. Untuk tapal batas dengan Kota Baubau ini dua kepala daerah perlu berkomunikasi intensif.
"Dalam laporan mereka ada dua spot. Ini sebenarnya mengurangi skor Busel. Tapi jika data laporan itu diperbaiki, maka bisa mendongkrak nilai Busel. Tapi Kemendagri belum update," ujarnya kepada media ini, Kamis (11/10).
Kata dia, soal lain terkait dana hibah Kabupaten Buton ke daerah pemekaran Rp 8 miliar. Dalam laporan tim evaluasi belum selesai, padahal dalam realisasinya sudah selesai. Sudah dilunasi. Sebenarnya jika data ini diupdate maka skor nilai busel bisa lebih tinggi.
Diakuinya, yang menjadi kendala adalah soal sarana dan prasarana pemerintahan. Tapi soal ini hampir seluruh daerah merata belum membangun. Apalagi DOB yang baru empat tahun mekar. Karena masih banyak sarana dan prasarana pemerintahan belum siap. Karena rata-rata daerah DOB infrastrukturnya lemah. Seperti infrastruktur jalan, air bersih sehingga ini fokus kepala daerah untuk tahap awal dalam pemerintahanya.
Ia mengakui soal PAD Busel memang masih rendah. Namun ini sudah dilakukan penguatan dengan pembahasan dan penetapan sembilan Perda retribusi dan pajak. "Ini akan mendongkrak penilaian itu. Jika tahun depan kita dinilai akan ada perbaikan terhadap penilaian," katanya.
Ia menjelaskan, soal pengalihan aset ada sedikit persoalan dengan Kabupaten Buton. Tapi itu dalam proses penyelesaian. Penetapan Batas wilayah tinggal satu spot dengan kota baubau. Soal sarana dan prasarana pemerintah daerah ini yang menjadi fokus Pemkab Busel untuk direalisasikan tahun 2019. Sebab ini sudah masuk dalam progres Pemkab Busel yang difokuskan penyelesaian sarana dan prasaran pemerrintahan.
Penyusunan RTRW ada beberapa spot yang belum clear yakni soal pulau Kawi-kawia yang belum ada putusan hukumnya di MK. Tapi Dirjen Otoda Soni Sumarsono menyampaikan ke Plt Bupati agar persoalan itu dipercepat.
Kata dia, 2019 memasuki tahun ke lima. Artinya status DOB Busel sudah lepas. Maka penilaiannya akan sama dengan kabupaten/kota/provinsi yang sudah duluan mekar. Ia menargetkan skor penilaian evaluasi DOB 90 kabupaten sudah dicapai. Artinya ketika dinilai Busel sudah siap.
Sufi menegaskan DOB Kabupaten Busel tidak bisa disamakan dengan kabupaten/kota/provinsi yang sudah duluan mekar. Yang mekar periode 2012-2013 tentu lebih maju karena sudah banyak lebih dulu mengerjakan pembangunan daerahnya.
Ia mengaku capaian meningkatnya hasil evaluasi DOB ini semua kerja bersama, capain bersama seluruh OPD. Karena itu jika Kabuapten Busel akan lebih baik lagi. Maka kinerja harus ditingkatkan lagi. Sesuai dengan tupoksi masing-masing yang diemban. "Agar supaya capain kita dapat wujudkan," harapnya.
Tahun 2019 dengan capain skor evaluasi penilaian Pemkab Busel sudah siap lepas status DOB. "Ketika lepas paling tidak kita masuk dalam kategori baik. Untuk target masuk kategori baik itu bukan mimpi muluk karena kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk itu sejak dini," katanya. (aga)