2019, Lepas Status DOB Pemkab Busel Target Nilai 90

PUBLIKSATU, BATAUGA - Tahun 2019 Kabupaten Buton Selatan (Busel) melepas status daerah otonomi baru (DOB). Itu karena Busel sudah lima tahun lepas dari induknya, Kabupaten Buton. Siring dengan itu, Pemkab Busel menargetkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendapat skor 90.

Untuk penilaian di tahun 2018 ini mendapat skor 83,50 dengan kategori sedang. Busel masih berada di bawah Buton Tengah (Buteng) yang mendapat skor 83,75 dan di atas Muna Barat yang mendap skor 81,50. Dengan nilai 83,50 sudah cukup mengantarkan Busel pada titik aman untuk kembali pada induknya,

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Busel LM Sufi Hisanuddin, saat lepas status DOB di tahun 2019 mendatang Busel menargetkan evaluasi Dirjen Otoda dengan nilai skor 90. "Dari 10 aspek yang dilai dalam evaluasi Kemendagri, ada beberapa aspek yang mendapat catatan untuk perlu penguatan lagi," katanya.

Diakuinya, yang menjadi kendala adalah soal sarana dan prasarana pemerintahan. Tapi soal ini hampir seluruh daerah merata belum membangun. Apalagi DOB yang baru empat tahun mekar. Karena masih banyak sarana dan prasarana pemerintahan belum siap.

Menurutnya, rata-rata daerah DOB infrastrukturnya lemah. Seperti infrastruktur jalan, air bersih sehingga ini fokus kepala daerah untuk tahap awal dalam pemerintahanya. Inilah yang terjadi di Kabupaten Busel. Pada tahun pertama, kedua, dan ketiga hingga keempat fokus pada infrastruktur jalan dan air bersih. Buktinya sekitar 90 persen jalan yang status kabupaten sudah diaspal.

Ia menegaskan DOB Kabupaten Busel tidak bisa disamakan dengan kabupaten/kota/provinsi yang sudah duluan mekar. Yang mekar periode 2012-2013 tentu lebih maju karena sudah banyak lebih dulu mengerjakan pembangunan daerahnya.

Sufi mengklaim, dari data evaluasi Otda Kemendagri ada beberapa data yang belum diupdate Kemendagri. Seperti misalnya tapal batas. Dalam laporan Pemkab Busel yang belum selesai tinggal satu spot dengan Kota Baubau. Untuk tapal batas dengan Kota Baubau ini dua kepala daerah perlu berkomunikasi intensif.

"Dalam laporan mereka ada dua spot. Ini sebenarnya mengurangi skor Busel. Tapi jika data laporan itu diperbaiki maka bisa mendongkrak nilai Busel. Tapi Kemendagri belum update," ujarnya kepada media ini, Kamis .

Kata dia, soal lain terkait dana hibah Kabupaten Buton ke daerah pemekaran Rp 8 miliar. Dalam laporan tim evaluasi belum selesai, padahal dalam realisasinya sudah selesai. Sudah dilunasi. Sebenarnya jika data ini diupdate maka skor nilai busel bisa lebih tinggi.

Ada 10 kriteria penilaian menjadi penilaian tim evaluasi yakni, terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penataan dan pengisian porsonil OPD, pengisian DPRD, penyelenggaran wajib dan pilihan, pembiayaan dan alokasi, pengalihan aset, batas wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sarana dan prasarana dan proses pengalihan ibu kota (pengecualian). Dari kriteria ini Kabupaten Busel sudah tidak masalah. Tinggal Perda RTRW yang masih tersendat dengan persoalan pulau Kawi-kawia yang bersengketa dengan Kabupaten Selayar.

Ia mengakui soal PAD Busel memang masih rendah. Namun ini sudah dilakukan penguatan dengan pembahasan dan penetapan sembilan Perda retribusi dan pajak. "Ini akan mendongkrak penilaian itu. Jika tahun depan kita dinilai akan ada perbaikan terhadap penilaian," katanya.

Ia menjelaskan, soal pengalihan aset ada sedikit persoalan dengan Kabupaten Buton. Tapi itu dalam proses penyelesaian. Penetapan Batas wilayah tinggal satu spot dengan kota baubau. Soal sarana dan prasarana pemerintah daerah ini yang menjadi fokus Pemkab Busel untuk direalisasikan tahun 2019. Sebab ini sudah masuk dalam progres Pemkab Busel yang difokuskan penyelesaian sarana dan prasaran pemerrintahan.

Penyusunan RTRW ada beberapa spot yang belum clear yakni soal pulau Kawi-kawia yang belum ada putusan hukumnya di MK.

Dirjen Otoda Soni Sumarsono menyampaikan ke Plt Bupati dan seluruh jajaran agar persoalan yang menjadi kendala Busel meraih skor kurang agar dipercepat penyelesaian. Sedangkan yang sudah meningkat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Ia mengaku capaian meningkatnya hasil evaluasi DOB ini semua kerja bersama, capain bersama seluruh OPD. Karena itu jika Kabuapten Busel akan lebih baik lagi. Maka kinerja harus ditingkatkan lagi. Sesuai dengan tupoksi masing-masing yang diemban. "Agar supaya capain kita dapat wujudkan," harapnya.

Sementara 15 DOB pembentukan periode 2012-2013 dengan kategori baik yakni Pangandaraan 93,75, Musi Rawas Utara 92,00, Pali 91,59, Kolaka Timur 90,75, Provinsi Kalimantan Utara 90,50, Pesisir Barat 90,25. Sedangkan kategori sedang yakni Morawali Utara 88,75, Mamuju Tengah 87,50, Mahakam Ulu 87,25, Pulau Taliabu 86,50, Manokwari Selatan 86,25, Konawe Kepulauan 85,25, Malaka 84,50, Banggai Laut 84,25 dan Pengunungan Arfak 82,25.

Sesuai penilaian evaluasi DOB tahun sebelumnya dari data itu Kabupaten Busel naik kelas menggeser posisi Kabupaten Muna Barat. Sedangkan urutan terakhir masih tetap Pegunungan Arfak.(aga)