Dirjen Otoda Minta Pemkab Busel Percepat Pembangunan
PUBLIKSATU, JAKARTA - Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri, Soni Sumarsono meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) untuk mempercepat penyelesaian beberapa kendala yang memiliki skor rendah dalam hasil evaluasi daerah otonomi baru (DOB).
Hal ini sudah disampaikan langsung ke Plt Bupati Busel, H Arusani saat menerima raport hasil evaluasi DOB Busel beberapa waktu lalu. Tahun 2019 Busel sudah lepas dari status DOB.
"Dirjen Otoda Soni Sumarsono menyampaikan ke Plt Bupati agar persoalan kendala nilai Busel yang skornya masih rendah agar itu dipercepat penyelesainnya," jelas Kepala Bappeda Busel, LM Sufi Hisanudin.
Ada 10 kriteria yang menjadi penilaian tim evaluasi yakni, terkait pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),penataan dan pengisian personel OPD, pengisian DPRD, penyelenggaraan wajib dan pilihan.
Kata Sufi, dari skor penilaian tersebut, masih ada beberapa yang perlu penguatan. Namun dari point di atas, sudah tidak masalah semua, sudah terpenuhi.
Yang masih belum terpenuhi dan menjadi kerja keras Pemkab, yakni terkait pembiayaan dan alokasi dana. Sementara PAD Busel masih minim. Namun hal ini sudah terjawab, meskipun beberapa hari lalu sembilan Perda pajak dan retribusi sudah disetujui DPRD.
Sedangkan pengalihan aset masih ada kendala dengan Pemkab Buto. Ini juga sudah ada titik temu untuk penyelesaian. Begitupun batas wilayah, tinggal satu spot dengan Pemkot Baubau.
Sementara untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih terkendala dengan sengketa pulau Kawi-kawia di Mahkama Konstitusi (MK) bersama Pemkab Selayar Sulsel.
Untuk sarana dan prasarana ini ditargetkan Pemkab Busel akan tuntas tahun 2019 mendatang. Sedangkkan proses pengalihan ibu kota (pengecualian), tidak ada masalah.
Menurut Sufi, berdasarkan data hasil penilaian 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan, tiga DOB pembentukan 2014 lalu, yakni Buteng memiliki skor 83,75, Busel 83,50, Muna Barat 81,50.
Sementara, 15 DOB pembentukan periode 2012-2013 dengan kategori baik yakni Pangandaran 93,75, Musi Rawas Utara 92,00, Pali 91,59, Kolaka Timur 90,75, Provinsi Kalimantan Utara 90,50, Pesisir Barat 90,25. Untuk kategori sedang, yakni Morowali Utara 88,75, Mamuju Tengah 87,50, Mahakam Ulu 87,25, Pulau Taliabu 86,50, Manokwari Selatan 86,25, Konawe Kepulauan 85,25, Malaka 84,50, Banggai Laut 84,25 dan Pengunungan Arfak 82,25.
Dari 10 aspek tersebut, sudah dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sejauh mana perkembangan DOB, mulai dari usia nol sampai 1 tahun. Lalu dari usia 1 tahun sampai 2 tahun, sudah sejauh mana perkembangannya dan seterusnya.
Kata dia, soal dana hibah Kabupaten Buton ke daerah pemekaran sebesar Rp 8 miliar. Dalam laporan tim evaluasi belum selesai, padahal dalam realisasinya sudah selesai. Sudah dilunasi. Sebenarnya, jika data ini diupdate, maka skor nilai Busel bisa lebih tinggi.
Kata dia, tahun 2019 memasuki tahun ke lima. Artinya, status DOB Busel sudah lepas. Maka penilaiannya akan sama dengan kabupaten/kota/provinsi yang sudah duluan mekar. Ia menargetkan skor penilaian evaluasi DOB 90 kabupaten sudah dapat dicapai. Artinya, ketika dinilai, maka Busel sudah siap.
Sufi menegaskan, DOB Busel tidak bisa disamakan dengan kabupaten/kota/provinsi yang sudah duluan mekar. Yang mekar periode 2012-2013 tentu lebih maju karena sudah banyak lebih dulu mengerjakan pembangunan daerahnya.
Ia mengaku, capaian meningkatnya hasil evaluasi DOB ini semua atas kerja bersama, sehingga menjadi capain bersama seluruh OPD. Karena itu, jika ingin Kabuapten Busel akan lebih baik lagi, maka kinerja harus ditingkatkan lagi sesuai dengan tugas pokok dan funsi (Tupoksi) masing-masing yang diemban. "Agar supaya capain kita dapat wujudkan," harapnya.
"Ketika lepas, paling tidak kita masuk dalam kategori baik. Untuk target masuk kategori baik itu bukan mimpi muluk, karena kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk itu sejak dini," pungkas Sufi. (aga)