Berita Terkini
Sultra

Evaluasi Kemendagri, Konkep "Naik Kelas" Kriteria DOB

Oleh Redaksi Publiksatu / Rudi · Kamis, 8 November 2018 20:38 WIB · 2 menit baca
Evaluasi Kemendagri, Konkep "Naik Kelas" Kriteria DOB
Kunjungan Tim evaluasi DOB dari Kemendagri RI di Kabupaten Konkep

PUBLIKSATU, KONAWE KEPULAUAN - Pemerintah Kabupaten Konkep dibawah kepemimpinan Bupati H Amrullah dan Wakilnya, Andi Muhamad Lutfi patut mendapat apresiasi positif dari masyarakat Wawonii. Pasalnya, hasil pembangunan yang telah dilakukan saat ini dinilai tim evaluasi Kemendagri, RI berhasil memuaskan.

Dengan kategori sedang dalam menyesuaikan percepatan pembangunan berdasarkan kriteria persyaratan daerah otonomi baru menjadi kabupaten yang mandiri dalam mengelola potensi daerah, penyelenggaran pemerintah dan pelayanan publik secara terpadu dan berkelanjutan.

Proses penilaian dan evaluasi tim kemendagri terkait Kabupaten pemekaran tersebut dilakukan selama tiga tahun. Untuk mengukur indikator keberhasilan pembangunan sejak melepaskan diri dari kabupaten induk. Salah satu diantara 18 kabupaten pemekaran yang dievaluasi tersebut Konkep dinilai sukses melakukan pembangunan yang signifikan dan bebas dari sangsi kemendagri.

Dikatakan Bupati Konkep, H Amrullah dengan keberhasilan tersebut semua pejabat struktural dan elemen masyarakat diharapkan dapat mendukung dan mensukseskan pembangunan secara optimal agar kedepan bisa meningkatkan secara signifikan.

Menurutnya tantangan pembangunan Konkep kedepan akan semakin ketat dan padat. Karena itu, dia berharap semua pihak dan pejabat struktural harus kerja keras. "Tangtangan pembangunan kedepan akan semakin padat dan ketat, ini perlu parstispasi semua pihak.

Ketika ditanya soal rencana perubahan nama Kabupaten Konkep, Bupati H Amrullah mengatakan hal itu sedang dipikirkan pemerintah saat ini agar bisa segera terwujud secepatnya. " Pemerintah sudah pikirkan perubahan naman Kabupaten Konkep agar cepat bisa terwujud,"ujar H Amrullah

Dikatakan perubahan nama kabupate tersebut tetap mencantumkan nama kepulauan agar mendapat perhatian yang maksimal dari pusat terutama soal pengalokasian anggaran pembangunan bisa mendapat perhatian khusus pemerintah pusat,tukasnya. (P4)