Kursi Wagub DKI Diisi Kader PKS

PUBLIKSATU, JAKARTA - Pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI Jakarta sudah menemui titik terang. Dipastikan, pengganti Sandi yang kini bertarung di Pilpres itu berasal dari kader PKS.

Kepastian ini menyusul kesepakatan antara Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kesepakatan ini bagian dari merealisasikan janji Partai Gerindra kepada PKS saat penyerahan rekomendasi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebelumnya, PKS begitu ngotot menagih janji Gerindra untuk merealisasi janjinya. Bahkan, PKS sempat mengancam akan mematikan mesin partai di Pilpres 2019, jika Partai Gerindra tidak merealisasikan janji memberikan kursi Wagub DKI Jakarta kepada PKS.

Pengamat Komunikasi Politik Nasional, Emrus Sihombing menilai kesepakatan antara Partai Gerindra dan PKS terkait kursi Wagub DKI Jakarta ini sangatlah wajar. Karena rekomendasi diberikan oleh PKS kepada Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno adalah kader Partai Gerindra, meski belakangan Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Gerindra.

“Menurut saya, saya kira sangat wajar diberikan ke PKS. Karena pertama itu Capres dan Cawapres itu dari Partai Gerindra. Saya kira itu wajar sekali. Sebab politik itu soal kekuasaan. Politik bicara saya melakukan apa, saya dapat apa. PKS merupakan sekutu atau segaja dengan Gerindra. Nah, pemberian itu sangat wajar, tapi tidak meningkatkan elektabilitas,” kata Emrus Sihombing kepada Fajar Indonesia Network (FIN.Co.Id) di Jakarta, Rabu (7/11) kemarin.

Menurut Emrus, kesepakatan antara Gerindra dan PKS tidak begitu berpengaruh pada elektabilitas pasangan nomor urut 02. Sebab Gerindra dan PKS sudah menjalin kerja sama sejak Pilpres 2014 lalu. Akademisi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menambahkan, kondisi ini akan menjadi ancaman buat Prabowo-Sandi bila Gerindra tidak memberikan kursi Wagub DKI kepada PKS.

“Sesungguhnya selama ini PKS sudah menjadi pendukung Prabowo. Artinya kalau pun dilakukan survey, itu dilakukan karena PKS memberikan dukungan hingga saat ini. Artinya bahwa elektabilitas itu tetap tidak naik, tapi kalau tidak diberikan ke PKS malah bisa turun. Jadi dia berada pada posisi konstan ketika Wagub itu diberikan,” ucapnya.

Ancaman PKS beberapa waktu lalu untuk mematikan mesin partainya sangatlah berpengaruh kepada penurunan elektabilitas Prabowo-Sandi. Namun, dengan kesepakatan itu pula, mesin partai PKS akan kembali dihidupkan. Namun, untuk meningkatkan elektabilitas sangatlah sulit, karena tidak ada kekuatan lain.

“Karena tidak diberikan mesin PKS bisa tidak jalan. Tetapi dengan diberikan ini, mesin PKS jalan seperti sedia kala. Dengan kata lain, bahwa elektabilitas masih tetap. Tetapi memang partai yang datang itu bukan partai pendukung. Bukan tambahan partai. Ini adalah semacam posisi tawar sehingga memang harus diberikan ke PKS,” jelasnya.

(RBA/FIN)