KemenPAN-RB Jamin Kebijakan Khusus CPNS Akan Transparan dan Bebas dari Mafia

PUBLIKSATU, JAKARTA - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Dwi Wahyu Atmadji memastikan, kebijakan khusus tersebut tidak mengurangi mutu dan transparansi. Peserta yang kena kebijakan khusus akan diumumkan nama-namanya ke publik.

Pemerintah menyiapkan kebijakan khusus untuk mengisi banyaknya formasi CPNS 2018 yang kosong yakni dengan menurunkan passing grade atau perangkingan.

"Mekanismenya akan sangat transparan dan saya jamin tidak akan ada mafia CPNS yang bisa masuk. Kebijakan khusus ini juga tidak bisa seenaknya dimanfaatkan oknum pejabat untuk memasukkan nama kerabatnya sebab akan dipantau publik," kata Dwi Wahyu Atmadji kepada JPNN, Selasa (13/11).

Solusi menggelar tes CPNS lagi dihindari pemerintah atas dasar pertimbangan anggaran.

"Memang bagusnya gelar tes CPNS lagi tapi kan butuh dana besar lagi. Sementara negara tidak ada anggaran tambahan untuk itu," tandasnya.

Untuk menggelar tes CPNS, negara harus mengeluarkan anggaran Rp 2 jutaan per peserta. Bila harus membuka rekrutmen baru sudah dipastikan negara harus menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah.

"Saya rasa ini solusi yang tidak tepat dilakukan. Makanya sesuai rapat panselnas, tidak ada rekrutmen baru. Pengisian formasi diambil dari hasil yang ada tapi diberikan kebijakan khusus," ucapnya.

(esy/jpnn)