Kebijakan Isi Formasi CPNS Kosong Harus Dilakukan Transparan

PUBLIKSATU.CO - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengharapkan rencana pemerintah menerapkan sistem perangkingan untuk mengisi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang kosong dapat transparan sehingga tidak menimbulkan protes.

Terlebih, Legislator PKS ini mengatakan, jika kebijakan tersebut tak dilakukan secara transparan khawatirnya muncul calo-calo CPNS.

"Kalau memang itu mau dirangking ya sebaiknya setransparan mungkin. Berarti orang harus tahu dong saya rangking berapa, supaya tidak protes," ucap Fikri saat berbincang dengan JPNN, Kamis (15/11).

Bila pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sepihak dan prosesnya tertutup, maka tidak tertutup kemungkinan ada kecurigaan dari kalangan peserta seleksi. Dan itu jelas tidak baik.

"Sebaiknya pemerintah membuka saja (nilai SKD semua peserta), supaya tidak dituduh macam-macam. Supaya peserta juga paham, saya rangking sekian, jadi kalau memamg nilainya jauh di bawah ya enggak usah protes," tandasnya.(fat/jpnn)