Wali Kota Baubau: Pemilu Serentak Dibutuhkan Kerjasama

PUBLIKSATU, BAUBAU - Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau menggelar rapat koordinasi bersama stake holder di salah satu rumah makan di Kota Baubau, Rabu (21/11) malam.

Dalam kesempatan itu, Walikota Baubau Dr H AS Tamrin MH mengungkapkan, dalam Pemilu banyak bunga rampai yang akan dilewati karena kedepan bobot di Pemilu agak berfariasi.

Kata dia, mulai dari pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, DPR porvinsi, DPD, DPR RI, dan Pilpres sehingga ada lima surat suara sekaligus yang akan dipegang masyarkat.

"Ini dibutuhkan betul-betul pencerahan oleh penyelenggara kepada masyarakat sehingga mereka memahami secara utuh. Belum lagi, kepentingan Parpol yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri," ujar AS Tamrin dalam sambutannya.

Untuk itu, pihaknya meminta semua stakeholder berperan penting dalam menyukseskan Pemilu serentak 2019.

"Ini membutuhkan kerjasama kita semua dari Pengawas, dan aparat penegak hukum terutama saya kaitkan dengan aparatur Sipil Negara (ASN). Kemarin saya sebagai calon seolah-olah sudah tidak bisa panggil saudara saya yang PNS untuk haroa, nah hal-hal seperti itu yang justru aturannya harus ada," jelasnya.

Penyelenggara, lanjut AS Tamrin, sudah banyak memahami aturan Pemilu, tinggal disosialisasikan mengikuti petunjuk Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) tetang aturan operasional di lapangan.

Dalam kesempatan itu juga, secara pribadi AS Tamrin menyampaikan permohonan maaf kepada penyelenggara Pemilu. Pasalnya, dalam Pilwali lalu ada eror PSU karena membuka kotak meski sudah ada formulir C1 di tangan. "Maunya ditahan saja itu yang membuka kotak suara," tegasnya.

Hal itu disampaikan pihaknya, mengingat kedepan lebih berat lagi tugas dari KPU dalam menyelnggarakan Pemilu dengan lima lembar surat suara sekalgus.

Selain itu, Pemkot juga akan mengakomodir KPU selama itu dalam hal yang wajar untuk membantu menyukseskan agenda Pemilu 2019.

"Kalau ada yang perlu difasilitasi, yah kita fasilitasi selama itu wajar, jangan sampai karena kita fasilitasi justru kita salah berjamaah," tukasnya.

Dirinya juga berpesan, bukan hanya peserta Pemilu yang diawasi melainkan penyelenggara juga harus diawasi. "Jadi sama-sama kita mengawasi," tutupnya. (m3)