Warga Busel Dipastikan Miliki BPJS
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Jaminan kesehatan melalui program BPJS warga Kabupaten Buton Selatan menjadi perhatian serius. Pemkab Busel memastikan seluruh warga Busel yang kurang mampu memiliki kartu jaminan BPJS.
Asisten III Setkab Busel La Asari mengakui, dari sisi pelayanan kesehatan pemerintah Kabuapten Buton Selatan cukup serius memberikan perhatian. Salah satu bukti komitmen itu adalah pemberian BPJS seluruh warga yang ditangani secara gratis melalui APBD.
Ia mengklaim hampir 100 persen warga Kabupaten Buton Selatan sudah ditangani BPJS untuk layanan jaminan kesehatanya. Kata dia, saat ini masih dalam proses pendataan yang dikelolah oleh masing-masing para kepala desa/lurah setempat untuk menyetor nama yang kurang mampu untuk dibiayai di BPJS.
Kata dia, kurang lebih 29 ribu jiwa lebih akan ditangani lagi melalui BPJS, data ini kini masih dalam proses pendataan. Setelah masuk kartu itu Pemkab akan membayarkan. Pemkab menganggarkan Rp 1,1 miliar lebih untuk BPJS untuk bulan November dan Desember 2018 ini.
"Karena kartu itu masuk nanti dua minggu baru ada pelayanan. Pemkab Busel sudah membayar. Mulai November hingga Desember sudah disiapkan Rp 1,1 miliar, jadi sudah 100 persen warga Busel sudah ditangani BPJS," ujar mantan Plt Sekda Busel ini ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini.
Awalnya lanjut dia, ditangani BPJS 10.000 ribu jiwa. Kemudian ditambah 29 ribu jiwa. Sedangkan yang sudah ditangani melalui BPJS dari pemerintah pusat 5000 jiwa, kemudian dari pemerintah provinsi kurang lebih 5 ribu jiwa juga. Jumlah itu diluar BPJS mandiri, pegawai dan TNI/Polri.
"Jadi kita ini total, karena ini sudah dikurangi dengan BPJS mandiri, pegawai, TNI Polri 100 persen dilayani BPJS," katanya.
Dikatkaan, dari total 97 ribu jiwa warga Busel diperkirakan sudah nyaris 100 persen ditangani BPJS. Dalam 10 kriteria penilaian DOB yang salah satunya pelayanan kepada massyarakat. Kabupaten Buton Selatan pihaknya mengklaim sudah cukup maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi pelayanan kesehatan.
"Kecuali yang sudah mampu atau yang menggunakan BPJS mandiri, pegawai, TNI/Polri. Lain dari itu kita sudah biayai semua BPJSnya," katanya.
Ia menambahkan, termaksud para honorer yang memiliki KTP Busel. Dibiayai semua oleh Pemkab Busel. "Makanya semua honorer dilakukan pendataan dimasukan dalam BPJS untuk jaminan BPJS kesehatan mereka ini," katanya.
Ia berharap program BPJS oleh Pemkab Busel ini berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Kedepan program BPJS ini akan terus ditingkatkan dari saat ini.(aga)