Ketua DPRD Busel Positif Narkoba, Pembahasan APBD Busel Normal

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Meski Ketua DPRD Buton Selatan, La Usman tidak hadir karena terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Jakarta, aktivitas kantor DPRD Buton Selatan tetap berjalan normal.

Hampir seluruh anggota DPRD Buton Selatan hadir mengikuti rapat paripurna pidato pengantar pengajuan KUA-PPAS APBD Buton Selatan tahun 2019. Minus La Usman dan sejumlah anggota DPRD lain.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Busel Pomili Womal didampingi Wakil Ketua II Aliadi. Hadir dalam sidang paripurna itu Sekda Busel La Siambo dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Busel.

"Tahapan pembahasan APBD tahun 2019 berjalan normal tidak terganggu dengan kasus hukum Ketua. Karena masih ada unsur pimpinan wakil ketua. Unsur pimpinan ini kolektif kolegial," kata Wakil Ketua II DPRD Busel Aliadi kepada media ini.

Ia menjelaskan, Ketua DPRD yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR. Dalam kamus politik dikenal dengan istilah kepemimpinan kolektif kolegial yakni formulasi dan mekanisme kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bersama dalam musyawarah mufakat.

Kata dia, kerja pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, artinya ketidakhadiran Ketua DPRD bisa diwakilkan Wakil Ketua DPR lainnya. "Kerja pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, jadi normal saja pembahasan tidak terganggu," katanya.

Amatan media ini rapat paripurna mendengarkan pidato pengantar Bupati Busel tentang KUA-PPAS APBD 2019 dibacakan Sekda Busel La Siambo. Rapat berakhir sekitar pukul 11.00 Wita di Aula gedung Lamaindo. Rapat rencananya dilanjutkan dengan tahapan pembahasan APBD sesuai mekanisme perundang-undangan sekitar pukul 14.00 Wita siang ini.(aga)