Butur

Raih WTP, Pemkab Butur Terima Penghargaan dari Kementerian Keuangan

Oleh Redaksi Publiksatu / Rudi · Selasa, 27 November 2018 16:48 WIB · 2 menit baca
Bagikan
Raih WTP, Pemkab Butur Terima Penghargaan dari Kementerian Keuangan
Bupati Butur Abu Hasan saat menerima penghargaan dari Kemenkeu diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Sultra, Ririn Kadariyah

PUBLIKSATU, BUTON UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI. Karena mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangannya tahun 2017.

Opini WTP merupakan kali pertama Pemkab Butur meraih predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan sejak pisah dari Kabupaten Muna pada tahun 2007 silam.

Piagam penghargaan ini diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ririn Kadariyah ke Bupati Butur, Abu Hasan di Aula BPPEDA setempat, Senin (26/11).

Bupati Butur mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kesungguhan dan kerja keras seluruh stakeholder dalam menunaikan tugasnya.

Menurutnya, capaian ini tidak boleh berhenti sampai disini, butuh usaha sunggu-sungguh untuk mempertahankannya. Karena jika kerja keras dan sungguh-sungguh ini dihentikan, prestasi yang sudah dicapai hanya akan menjadi mitos di masa depan.

"Sekarang maupun ke depan kita harus bekerja keras dan mempertahankannya. karena sekali kita WTP, maka kita harus terus WTP," ajak Bupati seraya menambahkan untuk mempertahankan prestasi tentu harus dilakukan perbaikan di berbagai aspek. Mulai dari perencanaan, implementasi, koordinasi, monitoring, hingga pelaporan.

Ditempat yang sama Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Ririn Kadariyah mengapresiasi penghargaan yang diterima

Pemkab Butur. Ini menunjukkan bahwa semua memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara yang merupakan tanggung jawab bersama.

"Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya kesungguhan pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangannya," jelasnya.

Namun kata dia, untuk mempertahan opini WTP tersebut, merupakan tantangan besar bagi Pemkab setempat. Sebab, apabila catatan atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak ditindaklanjuti, maka tidak menutup kemungkinan opini itu bisa turun.

“Itu yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi. Saya pun berharap Kabupaten Buton Utara mampu mempertahankan opini WTP yang telah dicapai," katanya. (m7)

Bagikan