Tidak Ditahan, Ketua DPRD Busel Belum Berkantor

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Pasca dilepas oleh Polda Metro Jaya karena tidak didapatkan barang bukti sabu-sabu, Ketua DPRD Buton Selatan, La Usman belum hadir untuk memimpin rapat paripurna pidato pengantar pengajuan KUA-PPAS APBD Buton Selatan tahun 2019.

Padahal, Senin 26 November 2018, La Usman mengaku akan tiba di Baubau Selasa 27 November 2018.

"Saya di Makassar, besok tiba di Baubau Selasa (27/11)," ujar La Usman saat dihubungi melalui telepon selulernya terkait kabar penangkapannya, kemarin.

Berdasarkan pantauan media ini, dalam rapat hari ini, hampir seluruh anggota DPRD Buton Selatan hadir. Minus La Usman dan sejumlah anggota DPRD lain.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Busel Pomili Womal didampingi Wakil Ketua II Aliadi. Hadir dalam sidang paripurna itu Sekda Busel La Siambo dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Busel.

"Tahapan pembahasan APBD tahun 2019 berjalan normal tidak terganggu dengan kasus hukum Ketua. Karena masih ada unsur pimpinan wakil ketua. Unsur pimpinan ini kolektif kolegial," kata Wakil Ketua II DPRD Busel Aliadi kepada media ini.

Ia menjelaskan, Ketua DPRD yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR. Dalam kamus politik dikenal dengan istilah kepemimpinan kolektif kolegial yakni formulasi dan mekanisme kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bersama dalam musyawarah mufakat.

Kata dia, kerja pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, artinya ketidakhadiran Ketua DPRD bisa diwakilkan Wakil Ketua DPR lainnya. "Kerja pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, jadi normal saja pembahasan tidak terganggu," katanya.

Amatan lainnya, rapat paripurna mendengarkan pidato pengantar Bupati Busel tentang KUA-PPAS APBD 2019 dibacakan Sekda Busel La Siambo. Rapat berakhir sekitar pukul 11.00 Wita di Aula gedung Lamaindo. Rapat rencananya dilanjutkan dengan tahapan pembahasan APBD sesuai mekanisme perundang-undangan sekitar pukul 14.00 Wita siang ini.(aga)