APBD Buton 2019 Diproyeksi Drop Rp 55 Miliar
PUBLIKSATU, BUTON - Kekuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buton tahun 2019 diproyeksikan menurun. Jika tahun ini mencapai Rp 805 miliar lebih, maka tahun depan diprediksi hanya Rp 750 miliar lebih. Ada penurunan sekitar Rp 55 miliar.
Melorotnya kekuatan APBD ini terjadi lantaran target pendapatan menurun. Sebab pada sisi penganggaran, Kabupaten Buton sebagian besar masih bertumpu dari dana-dana transfer pusat dan provinsi.
"Atas dasar tersebut maka berdasarkan rancangan awal kebijakan umum APBD, kita berharap dapat mampu mendapatkan pendapatan lebih besar dari 800 miliar, namun kenyataan kita hanya mampu mendapat 750 miliar lebih sesuai struktur nggaran pada kebijakan umum APBD," kata Bupati Buton, La Bakry, melalui Sekab Buton, LM Zilfar Djafar, pada sidang paripurna DPRD Buton dalam rangka penyampaian nota keuangan Rancangan APBD 2019 di eks Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Rabu (28/11).
Dalam kondisi ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat dan provinsi ini, tentu pemerintah Kabupaten Buton disertakan dengan syarat-syarat pembanguan daerah disamping kebijakan lokal yang ada. Belanja mandatory harus menjadi prioritas.
Dari dana transfer yang didapatkan, 25 persen sudah diatur untuk belanja infrastruktur. Selanjutnya 20 persen belanja pendidikan, dan 10 persen kesehatan. Alokasi dana desa (ADS) sebesar 10 persen dari juga harus dipenihi.
"Ini merupakan hal-hal yang dipertimbangkan dalam penggunaan dana transfer utamanya DAU (dana alokasi umum)," ucap Zilfar.
Disamping itu, kebijakan kedaerahan seperti gaji, uang lauk pauk, kesiapan kenaikan gaji 5 persen tahun 2019, CPNS 2018, Pembayaran utang daerah dan bunganya, honor dokter, honor guru tidak tetap, BPJS, belanja kesiapan menghadapi Pilpres dan Pilcaleg, juga menjadi mandat yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Kemudian pada upaya menjawab prioritas daerah seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan, penanganan stunting bidang kesehatan, SDGs, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui perbaikan fasilitas pelayanan serta kesiapan dalam menyukseskan agenda nasional Pilpres dan Pilcakeg.
"Hal-hal tersebut yang menjadi prioritas daerah di tahun 2019 nanti," katanya.
Selanjutnya dalam upaya peningkatan daerah tahun 2019, pemerintah Kabupaten Buton akan melakukan penyertaan modal di Bank Sultra yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp 10 miliar lebih sesuai keuntungan yang bersumber dari deviden. Sehingga dengan adanya tambahan energi ini, diharapkan dapat menyelesaikan agenda-agenda yang belum terjawab di setiap tahunnya.
Untuk itu, berdasarkan realita anggaran yang sangat terbatas, Zilfar mengimbau agar anggaran tersebut dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel supaya nilai manfaatnya dapat diterima. (man)