Honorer Desak Polda Sumut Tangkap Bupati Simalungun

PUBLIKSATU, Sejumlah pegawai honorer dari Kabupaten Simalungun menggeruduk Kantor Polda Sumatera Utara (Sumut) digeruduk massa, Kamis (29/11) siang. Massa yang terdiri dari pegawai kesehatan, kedinasan hingga guru itu tergabung dalam Forum Honorer Simalungun Berjuang (FHSB).

Kedatangan mereka untuk menuntut Polda Sumut menangkap Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih. Ini menyusul kasus dugaan penggunaan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Sumut pada pilkada lalu. Hingga kini kasus itu belum menemui titik terang. "Kami tidak mau dipimpin bupati tersangka," teriak massa.

Koordinator aksi Ganda Armando Silalahi mrngungkapkan, JR Saragih juga melakukan sewenang-wenang terhadap honorer. Nasib honorer sangat buruk. Gajinya disunat 50 persen. Dari semula Rp 2 juta, kini menjadi Rp 1 juta. "Ini sudah berjalan enam bulan terakhir," kata Armando di sela aksi.

Massa menilai hal tersebut bentuk penindasan yang dilakukan JR Saragih. Sudah lima kali mereka menggelar aksi. Tapi jawaban yang diberikan tidak masuk akal. "Katanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target," ungkapnya.

Sudah gajinya dipotong, para pegawai dipungut biaya yang gidak jelas peruntukannya. Setiap tahunnya mereka harus menyetor kepada kedinasan mulai dari Rp 15 juta sampai Rp 20 juta. "Katanya untuk perpanjangan kontrak," ujarnya.

Ada sekitar lima ribu honorer di Kabupaten Simalungun yang bernasib sama. Pengunjuk rasa berharap sang nupati bisa ditangkap. Sehingga ada perubahan lebih baik di Simalungun.

(pra/JPC)