Ketua DPRD Akui Sulit Hilangkan Politik Uang Pada Pilkades

PUBLIKSATU, JOMBANG - Meski pembasahan Raperda Pilkades Anti-Politik Uang terus dilakukan, namun politik uang diyakini sangat susah dihilangkan. Hal ini disampaikan Joko Triono, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, kemarin.

“Kalau saya tidak percaya untuk money politic bisa dihilangkan,” ujarnya kepada awak media kemarin. Ditambahkan, ini dikarenakan politik uang ini sudah mendarah daging dan susah untuk dikendalikan.

Ia mencontohkan, anggota DPRD sendiri apabila ingin turun atau melakukan kampanye, pasti ditanya warga soal uang. “Hal ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi,” katanya. Bahkan, diakuinya untuk pengawasannya juga akan sulit.

Apakah tim saber pungli harus membuntuti setiap hari orang yang mencalonkan kepala desa nantinya? “Kalau misalnya, orang tersebut memberikan uang dengan alasan sadaqah mau bagaimana lagi,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjut JT sapaan akrabnya, mengatakan, untuk perda pilkades anti-politik uang, nantinya diharapkan bisa mengurangi praktik politik uang. Nantinya akan dilakukan pilkades serentak.

“Kalau hilang sulit, mungkin hanya bisa diminimalisir atau mengurangi politik uang,” kata politisi senior PDIP tersebut. Sebelumnya, Pemkab Jombang bakal menyiapkan anggaran Rp 9,9 miliar untuk biaya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, Desember 2019 mendatang.

Pilkades serentak di Kabupaten Jombang ini akan diikuti 280 desa. Angka tersebut disampaikan Bupati Jombang Mundjidah Wahab di hadapan anggota DPRD Kabupaten Jombang pada rapat paripurna jawaban bupati atas sejumlah raperda yang salah satunya adalah raperda tentang pilkades.

”Pasti ada kenaikan anggaran pilkades, karena pilkades yang kemarin jumlah desanya tidak sama,” ujarnya usai sidang paripurna. (*)

(jo/yan/mar/JPR)