Bupati Mubar Buka Kegiatan Gisa
PUBLIKSATU, MUNA BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) mulai mencanangkan program Gerakan Indonesia Sadar Admininduk (Gisa). Senin (3/12), Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada, membuka langsung kegiatan tersebut di kantor Camat Lawa, Mubar. Turut hadir pemerintah kecamatan dan para kepala desa (Kades) se Mubar.
Rajiun mengatakan, kegiatan Gisa ini merupakan program atau gerakan yang berskala nasional dan dijalankan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesian.
"Hari ini (Senin, red) Mubar mulai mencanangkan program itu. Semoga bisa membangkitkan kesadaran, menyatukan pemahaman dan langkah kita sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Mubar," ungkapnya.
Katanya, gerakan ini sangat penting untuk disikapi dan harus menjadi perhatian bersama untuk mewujudkan tertib administrasi data kependudukan masyarakat Mubar. Sebab, tertib administrasi data kependudukan sangat diperlukan utamanya dalam proses perencanaan pembangunan dibenahai sektor.
"Jadi saya minta kepada seluruh masyarakat dan pemerintah lingkup Mubar, agar mendorong program Gisa. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Termasuk Pemkab dalam rangka percepatan pembangunan daerah," katanya.
Kabupaten Mubar, data kependudukan semester 1 per 30 Juni 2018 sesuai data yang divalidasi dan telah ditertibkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 82.227 jiwa. Sementara semester 1 per 30 Juni tahun 2017, tercatat sebanyak 78.630 jiwa.
"Data ini menunjukkan ada kenaikan dan perkembangan kepemilikan dokumen kependudukan. Bukan semata-mata karena faktor pertumbuhan penduduk," tukasnya.
Menurutnya, Pemkab Mubar selalu menjemput bola dalam menyikapi kebutuhan rakyat. Pihaknya, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) turun langsung lapangan dengan melalukan pendataan serta perekamana kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El).
"Saya yakin masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki identitas kependudukan. Makanya saya berharap agar momentum ini benar-benar menjadi gerakan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga kedepan tidak ada lagi warga Mubar yang tidak memiliki dokumen atau identitas kependudukan," terangnya.
"Kami juga berkomitmen untuk selalu membuka pelayanan bagi warga yang mengurus dokumen kependudukan tanpa pungutan biaya," tambah Rajiun. (p5)