Ambulans Laut Busel Batal Direalisasikan 2019
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Warga Kecamatan Batuatas meminta pengadaan ambulans laut untuk transportasi rujukan pasien menuju rumah sakit yang lebih layak. Hal ini berdasarkan hasil reses anggota DPRD Busel di Kecamatan Batuatas, beberapa waktu lalu.
Idealnya, empat wilayah kecamatan yang berada di kepulauan sudah selayaknya memiliki angkutan khusus, ambulans laut dengan fasilitas kesehatan yang memadai untuk melayani masyarakat di kepulauan. Dan permintaan itu diharapkan agar bisa direalisasikan pada 2019 mendayang. Namun sayangnya, ambulans laut ini batal direalisasikan pada tahun depan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Busel, La Ode Budiman mengaku sudah mengusulkan program ambulans laut untuk melayani masyarakat empat kecamatan yang ada di kepulauan. Hal ini dipandang perlu untuk pelayanan maksimal di sektor kesehatan. Bahkan ini menjadi fokus perhatian Dinas Kesehatan Busel untuk mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.
Karena Busel memiliki tujuh kecamatan dimana persentasenya sekitar 60 persen berada wilayah kepulauan, dan 40 di daratan. "Kita sudah upayakan usulkan direalisasikan tahun 2019. Tapi mau diapa, program itu dicoret. Artinya, masih dipending karena keuangan daerah. Insya Allah tahun berikutnya kita usulkan lagi," kata Budiman dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Lebih jauh ia menjelaskan, terkait puskemas laut memang ada agenda yang menjadi fokus perhatian dan mesti direalisasikan. Karena ini sangat mendesak sifatnya. Minimal Budiman berkomitmen, tahun 2019 ini, Dinkes Busel menyiapkan satu puskemas laut. Ini sudah masuk rencana program kegiatan APBD tahun 2019. Namun program ini belum direalisasikan tahun 2019.
Rencananya jika disetujui program ambulans laut ini, Dinkes akan melakukan modivikasi perbaikan kapal KMP Kepton yang sudah tak dimaksimalkan pemanfaatanya. Rencana kapal milik Pemkab itu akan dimodivikasi menjadi operasional puskemas laut. Untuk melayani masyarakat wilayah kepulauan yang memerlukan rujukan emergency ke rumah sakit yang lebih layak.
"Karena ada satu kapal KMP Kepton itu belum dimaksimalkan penggunanaannya. Rencanya kita akan manfaatkan itu, rubah desainnya. Dijadikan Puskesmas laut. Mesinnya kita akan tambah sehingga kecepatanya juga dari Batuatas bisa diupayakan ditempuh sekitar maksimal 2 jam saja. Sehingga misalnya pendarahan, dengan waktu 2 jam itu sudah bisa tertolong mendapat rujukan di Batauga," katanya.
Budiman menambahkan, rencananya ke depan akan dibangun gedung rumah sakit yang modern untuk wilayah kepulauan.
Direncanakan pula, untuk gedung rumah sakit di Batauga akan dibangun di persisir pantai. Hal ini dimaksudkan agar rumah sakit itu nanti bisa menjadi pusat rujukan untuk wilayah kepulauan karena aksesnya bisa lebih mudah bagi empat wilayah kepulauan. Bahkan ditargetkan bisa melayani masyarakat luar daerah.
"Jadi masyarakat kepulauan tidak kesulitan untuk mengakses rumah sakit. Ini masih tahapan perencanaan," ujar Budiman kepada media.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi mengatakan, berdasarkan hasil reses dalam menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Batuatas. Ada beberapa aspirasi yang sangat urgen disuarakan warga.
Kata dia, memang ini tugas DPRD, setiap tutup masa sidang harus dilaksanakan reses dan kajian antara daerah. Dari hasil reses yang dilakukanya di Batuatas, banyak aspirasi warga yang diserap. Yang paling urgen diantaranya adalah permintaan penyiapan ambulans laut.
Lanjut politisi Hanura ini, mengingat jarak Batuatas merupakan daerah perairan yang cukup jauh, dengan fasilitas kesehatan yang belum memadai, sehingga perlu adanya solusi untuk pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Salah satunya adalah pengadaan ambulans laut.
Dikatakan, ambulans laut sangat penting karena jika ada warga yang sakit bisa lebih cepat untuk dirujuk ke RS yang memiliki fasilitas yang memadai dan layak seperti di Kota Baubau atau di Batauga.
Selain itu, aspirasi yang disuarakan yakni pembangunan pagar keliling untuk Puskesmas. Kemudian insentif daerah tertinggal agar diratakan kepada seluruh pegawai yang ada di Batuatas. Karena pada tahun 2017 lalu, baru sebagian yang menerima atau belum merata.
"Ini skala prioritas agar secepatnya diwujudkan," katanya kepada media ini, ketika ditemui di kantornya.
Aspirasi lain yang disuarakan adalah soal pembukaan ruas jalan baru untuk menghubungkan satu desa dengan desa lain. Yang belum tersambung itu Batuatas Gu dan Batuatas Liwu. Dua desa ini belum tersambung akibat medannya yang cukup berat. Karena itu memerlukan alat berat untuk membuka ruas jalan baru.
"Mudah-mudahan tahun 2019 pemerintah menjawab aspirasi ini untuk diturunkan alat membuka akses jalan di Batuatas," katanya.
Ia berharap antara reses DPRD dan hasil Musrenbang tidak bertabrakan, sehingga dapat terserap dan diwujudkan pembangunannya yang sejalan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Dikatakan, seluruh aspirasi yang sudah ditampungnya dicatat untuk dilaporkan ke instansi teknis agar ditindaklanjuti menjadi skala prioritas dan dimasukan dalam RKA instansi teknis pada tahun 2019.
"Jika anggaran tidak cukup, kita berharap ini menjadi skala prioritas dapat diwujudkan secepatnya," katanya.
Aliadi juga berharap, agar semua aspirasi masyarakat tersebut dapat direalisasikan tahun 2019 mendatang. Selain itu,
diharapkan pula antara DPRD dan Pemkab Busel berjalan bersama, tidak ada saling sekat, apalagi menghadapi tahun politik bisa berjalan seiring dan sejalan untuk menjawab ketimpangan-ketimpangan di lapangan. (aga)