Aneka Tambang Raih Poin Tertinggi Tata Kelola Terbaik pada IICD 2018
PUBLIKSATU, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) mengumumkan hasil penilaian terhadap 200 emiten dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar (market cap). PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menempati posisi tertinggi pada CG Conference & Award ke 10.
Pada penilaian yang didasarkan kinerja dan laporan keuangan perusahaan publik (emiten) tahun buku 2017 itu IICD menjadi dua kelompok, yaitu 100 emiten dengan market kapitalisasi terbesar (BigCap) dan 100 emiten dengan market kapitalisasi menengah (MidCap). Didukung oleh 10 asesor dan 4 reviewer, Antam merupakan peraih peringkat paling atas untuk kategori BigCap. Sedangkan di kategori MidCap, poin tertinggi diraih oleh PT ABM Investama Tbk (ABMM).
Seremoni penganugerahan bagi para emiten dengan tata kelola terbaik alias Good Corporate Governance (GCG) itu dihadiri Dewan Penasihat IICD dan Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) yang juga Wakil Presiden RI 2009-2014 Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan para perwakilan emiten.
Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia termasuk Negara yang beberapa kali terimbas kondisi global yang kemudian memengaruhi kinerja korporasi di Indonesia termasuk, krisis finansial 1998.
“Teringat 1998, asia financial crisis menyebabkan beratus-ratus, mungkin beribu-ribu korporasi mengalami kebangkrutan dan puluhan perbankan juga harus dilikuidasi. Setelah krisis dahsyat bagi Indonesia itu, tata kelola termasuk yang digiatkan. Baik pada pemerintahan maupun tata kelola korporasi,” katanya di Jakarta, Selasa (11/12).
Benang merah dari prinsip tata kelola dimaksud adalah check and balance, akuntabilitas, transparansi, dan pentingnya menjelaskan mengenai urusan-urusan yang berkaitan dengan publik. Dengan reformasi itu maka Indonesia maju sampai sekarang.
”Waktu terjadi global financial crisis 2008, kita beruntung bisa menghindarkan diri dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif bahkan sampai 5 persen. Di saat semua Negara yang sudah terhubung dengan global economi mengalami kontraksi,” paparnya.
Maka, menurut Sri Mulyani, itu pentingnya untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di sektor publik dan sektor privat. Di level pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, membangun praktik tata kelola yang baik juga dilakukan. Salah satu hasilnya adalah untuk kali pertama diraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit independen BPK untuk periode 2016 dan 2017.
”Ini adalah hasil kerja selama lebih dari satu dekade. Bukan kerjaan semalam. Ini sekaligus gambaran bahwa membangun tata kelola bukan kerjaan semalam. Bukan sebulan. Bahkan bisa sampai satu dekade,” tegasnya.
Menyadari itu, Sri Mulyani meminta kepada para emiten dan pihak lainnya untuk terus berupaya memulai praktik tata kelola yang baik. Sri Mulyani menyambut positif hasil penilaian IICD terkait tata kelola emiten di Indonesia. Menjadi bahan penting untuk regulator terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindaklanjutinya agar terus terjadi perbaikan.
”Seharusnya ini disampaikan ke OJK tapi sayang, yang seharusnya diwakili pak Hoesen dari Dewan Komisioner Pasar Modal OJK tidak hadir. Nanti saya sampaikan,” tegasnya.
Chairman IICD, Sigit Pramono, mengungkapkan penghargaan tersebut sudah terselenggara 10 tahun dan IICD sendiri sudah berjalan 14 tahun. Terlebih data diraih IICD menyebutkan, di level ASEAN saja, dari total 50 emiten yang dinilai tata kelolanya, Indonesia hanya menempatkan empat emiten. Kalah dari Malaysia sebanyak 14 emiten, Thailand sebanyak 12 emiten, dan Singapura sebanyak sembilan emiten.
(srs/JPC)