Danrem: Anggota TNI Harus Selalu Netral
PUBLIKSATU, KENDARI - Pemilihan calon legislatif (Pilcaleg) dan pemilihan presiden (Pilpres) semakin dekat. Korem 143/HO siap mem-backup Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sehingga pesta demokrasi yang akan digelar 17 April 2019 mendatang dapat terselenggara dan berlangsung dengan aman dan kondusif.
Danrem 143/ HO, Kolonel Arm Dedi Nurhadiman SIP mengatakan, pihaknya tetap mengacu pada komando pusat, menjalin kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengamanan Pilcaleg dan Pilpres 2019 nanti.
"Untuk memperkuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pilcaleg dan Pilpres, kami sudah menjalin kerja sama dengan pihak Polri dalam peningkatan pengamanan. Yang jelas, untuk Pilkada baik itu untuk Pilcaleg dan Pilpres, TNI sudah jelas harus netral demi terciptanya keamanan dan ketertiban jelang Pilcaleg dan Pilpres," tegasnya, Rabu (12/12).
Mengenai pengamanan dan pergerakan pasukan, pihaknya akan menyesuaikan dengan permintaan dari kepolsian sebagai mitra TNI. Dan untuk mem-backup peningkatan pengamanan di Sultra, kata Kolonel Arm Dedi Nurhadiman, Korem 143/HO sudah menyiapkan satu batalion dari tiap Kodim.
"Dimana untuk memperkuat dan menjaga keamanan dan ketertiban jelang perhelatan Pilcaleg dan Pilpres, kami telah menyiapkan satu batalion di setiap Kodim di bawah naungan Korem 143/ HO. Dari empat Kodim yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara yakni, Kodim 1413/Buton, Kodim 1416/ Muna, Kodim 1412/Kolaka dan Kodim 1417/Kendari," paparnya.
Orang nomor satu di jajaran TNI wilayah Sultra itu juga menghimbau seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaka kondusivitas keamanan di wilayah Sultra, serta tidak membawa TNI ke dalam ranah yang berbau politik. Hal ini demi terciptanya Kambtimas dan sukses pesta rakyat lima tahunan nanti.
"Karena TNI akan selalu di tengah masyarakat (netral). Karena semboyan TNI adalah dari rakyat untuk rakyat, dan akan kembali ke rakyat," pungkasnya.
Selain itu, Kolonel Arm Dedi Nurhadiman juga menegaskan kepada seluruh anggota TNI di Sultra agat tetap menjaga netralitas. "Jika ada salah satu anggota atau oknum TNI yang tidak netral, baik itu dalam Pilkada, Pilcaleg maupun Pilpres, akan kami berikan tindakan tegas. Namun terlebih dahulu akan diadakan penyelidikan terlebih dahulu tentang sejauh mana keterlibatannya," tegasnya.
"Jika memang terbukti adanya indikasi ketidaknetralan TNI dalam mengawal pengamanan Pilkada, Pilcaleg dan Pilpres, kami akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan dan hukum yang berlaku dalam Institusi Angkatan Darat (TNI AD). Karena untuk semua aturan serta himbauan mengenai anggota TNI harus netral sudah berkali-kali diingatkan, baik itu melalui surat perintah dari pusat, maupun dalam setiap pengarahan di semua lingkup satuan kerja TNI," pungkasnya. (m4)