Pemkab Busel Tetap Fokus pada RPJMD tahun 2019
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Buton Selatan (Busel) lima tahun kedepan, yakni 2018 Membangun, 2019 Melayani, 2020 Produktif, 2021 Berdaya Saing dan 2022 Tangguh.
Menurut Kepala Bappeda Busel LM Sufi Hisanuddin, tema tahun 2018 adalah Busel membangun. Hal ini telah mulai direalisasikan dengan fokus pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan infrastruktur lainnya yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
Sufi mengaku, persentase pembangunan infrastruktur jalan status kewenangan Busel, dari data base tercatat sudah di atas 90 persen. Sedangkan air bersih, di tahun 2014 masih nol, sekarang sudah 30 sampai 40 persen terlaksana, bahkan mendapat perhatian pemerintah pusat yang dibuktikan dengan hibah air bersih perkotaan pada PDAM.
Tema tahun 2019 adalah melayani. Barangkat dari tahun 2018, dimana pembangunan infrastruktur dasar sudah terpenuhi, maka tema melayani pada tahun depan akan segera terlaksana sesuai perencanaan.
Sejalan dengan itu, ada titik fokus program yang akan dilaksanakan di tahun 2019. Fokus itu adalah menjalankan hasil evaluasi dari RPJMD, evaluasi DOB dan evaluasi dan rekomendasi KPK terkait pelaksanaan perencanaan sistem berbasis elektronik.
“Kalau evaluasi RPJMD, 2019 kita sudah mulai dari tahap pelayanan yang sejak di tahun 2018 telah berjalan, mulai dari pelayanan infrastruktur dasar, pelayanan dasar kegiatan, pendidikan dan itu akan dioptimalkan di tahun 2019,” ujarnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, soal penataan Kota Batauga sebagai pusat pemerintahan, juga menjadi perhatian pemerintah daerah di tahun depan, begitu pula penguatan lembaga adat. Artinya, dari sistem pelayanan itu Pemkab Busel akan lebih optimalkan di tahun 2019.
"Itu salah satu evaluasi DOB. Dan yang ke dua tentang pembangunan kantor-kantor OPD, di tahun 2019 sesuai perencanaan akan (dibangun) 10 sampai 15 kantor,” katanya
Pembangunan kantor-kantor OPD itu lanjut Sufi, tergantung dari nilai akhir perencanaan tahun 2018 ini. Jika dilihat, Pemkab Busel punya kapasitas fiskal yang cukup, maka semua OPD akan terbangun. Namun jika tidak, maka hanya cukup 10 sampai 15 OPD saja terbangun.
Terkait evaluasi KPK, kata dia, Pemkab Busel dimulai dari sistem perencanaan yang sudah berbasis online, mulai dari keuangan, ULP, PTSP dan beberapa program lainnya yang masih manual sebisa mungkin dilakukan di tahun 2019 mendatang.
"Jika semua perencanaan berjalan sesuai harapan, maka penilaian pusat terhadap Busel yang belum lama mekar dari induknya akan terdongkrat. Kami berharap seperti itu, semua program berjalan sesuai harapan yang telah tertuang dalam RPJMD Busel,” harapnya. (aga)