Diskominfo Klaim Program 100 Hari Kerja AMAN Sukses
PUBLIKSATU, KENDARI - Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sultra mengklaim bahwa program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas sukses.
Kepala Diskominfo Sultra, Kusnadi mengatakan, program 100 gubernur dan wakil gubernur Sultra waktunya hanya tiga bulan, namun pasangan yang mengusung jargoon AMAN itu sudah mampu mengiplementasikan lima pilar yakni Sultra emas, Sultra berbudaya dan beriman, Sultra cerdas, Sultra produktif dan Sultra bantuan masyarakat miskin.
"Dari lima pilar Sultra emas tersebut, 77 OPD yang melaksnakan 95 program dan 297 kegiatan sudah berjalan dengan baik dan itu sudah dirasakan masyarakat. Seperti bedah rumah layak huni yang jumlahnya 271, sudah kerjakan dan langsung diserahkan kepada masyarakat," jelas Kusnadi, Selasa (25/12).
Kusnadi menyebutkan, beberapa yang sudah dilaksanakan diantaranya, untuk bidang Bina Marga yakni pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi di Konawe, Kolaka, Mubar, Konsel dan Kolut. Selain itu, rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai di Kendari, Muna, Buton, Konsel dan Mubar.
"Bidang pendidikan, pemberian beasiswa, gerakan pendidikan inklusif, kartu Indonesia pintar untuk 1.000 siswa dan beasiswa sahabat Sultra untuk 51 orang, serta pemberian biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berprestasi mulai diploma sampai dengan S3," lanjutnya.
Di bidang ekonomi, Pemprov juga sudah memberikan bantuan untuk 500 Kepala Keluarga (KK) usaha ekonomi produktif (UEP) di dua kabupaten yakni Kolaka Utara dan Konawe Kepulauan.
"Kemudian penanganan fakir miskin di wilayah pesisir untuk 300 KK di Buton Tengah. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan sektor lainnya. Selain itu, Pak Ali Mazi dan Lukman juga memberangkatkan imam dan hafiz umrah 22 orang tahun ini dengan biaya pribadi," bebernya.
Selain itu, setiap saat Ali Mazi dan Lukman Abunawas melakukan pengecekan dan evaluasi dalam rapat kerja, untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanàan program 100 hari yang telah dilaksanakan.
"Bahkan SKPD yang tidak mampu melaksanakan program 100 hari di SKPD akan dievaluasi. Pemerintah terbuka untuk dikritik dari masyarakat sepanjang kritikannya konstruktif dan memberi solusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Sultra," pungkasnya. (m4)