Akhir Tahun, DPRD Minta Evaluasi Kinerja Masing-Masing OPD
PUBLIKSATU.CO – Menjelang akhir 2019, kalangan DPRD meminta Pemkab Jombang melakukan evaluasi kinerja masing-masing Organiasi Pemerintah Daerah (OPD). Ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi pada 2019.
”Ya semua harus instropeksi diri, pelayanan masyarakat harus benar-benar ditingkatkan,” ujar Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang kemarin.
Menurut Cakup, pada 2019 ini bupati dan wakil bupati sudah menggambil strat yang cukup bagus dengan melakukan marger OPD. Karena memang selama ini, OPD di Pemkab Jombang terlalu gemuk. ”Saya rasa langkah bupati sudah cukup bagus dengan melakukan perampingan OPD, selain efisiensi anggaran juga bisa lebih optimal lagi,” ungkapnya.
Hanya saja, dirinya berharap untuk pengisian jabatan baik tingkat eselon II, III dan IV harus menempatkan orang-orang yang berkompeten, dan jangan sampai mencederai start yang sudah bagus ini. ”Isu di luar sudah ada jual beli jabatan. Moga-moga itu hanya sekadar isu. Saya berharap bupati menempatkan orang yang pas di masing-masing dinas,” katanya.
Selain itu, lanjut Cakup, yang menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi ke depan yakni OPD yang wajib pelayanan dasar untuk masyarakat harus benar-benar ditingkatkan kembali. ”Contoh seperti perizinan, harus benar-benar lebih masif lagi untuk melakukan sosialisasi,” katanya.
Karena selama ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang proses perizinan. Kendati demikian membuat proses perizinan seakan-akan menjadi lama. ”Jadi tidak hanya perizinan saja, melainkan OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus lebih masif melakukan sosialisasi,” tuturnya.
Politisi senior PDI P itu juga mempertanyakan, serapan APBD masing-masing dinas yang masih belum maksimal. Sehingga, OPD tersebut harus mengaca dari tahun ini agar kejadian ini tidak terulang pada 2019 mendatang.
Diakuinya, DPRD Jombang juga berencana untuk memanggil dinas, agar mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga serapan APBD juga tidak menjadi maksimal. Selain itu, apa saja pelayanan masyarakat yang harus ditingkatkan.
”Masing-masing komisi akan memanggil dinas yang menjadi leading sektornya. Dengan begitu, bisa diketahui kelemahan apa yang bisa diperbaiki ke depannya,” pungkas Cakup. (*)
(jo/yan/mar/JPR)