Dinkes Busel Pastikan 99,6 Persen Warga Masuk UHC Jamkesmas
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) melalui Dinas Kesehatan (Dinkas) memastikan tiap warga masuk program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan cakupan semesta.
Progaram UHC ini merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
Plt Kepala Dinkes Busel, La Ode Budiman mengaku, sejak 1 november 2018, Dinkes atas instruksi bupati telah mengucurkan anggaran melalui APBD kurang lebih Rp 11 miliar untuk pelayanan jaminan kesehatan secara gratis.
"Pelayanan BPJS Kesehatan dari 17 kabupaten/kota di Sultra, BPJS kesehatan bagi warga Buton Selatan telah mencapai 99,6 persen Universal Health Coverege (UHC) atau lebih tinggi dari pada batas bawah UHC hanya 95 persen," katanya dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya.
Artinya, dengan angka presentase tersebut, lanjut Budiman, seluruh masyarakat Busel sudah dilayani dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS).
Menurutnya, pemerintah pusat melalui APBN sudah menalangi pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat Busel. Namun jumlah itu belum tersentuh semua. Untuk menuntaskan persoalan jaminan kesehatan ini, komitmen pemerintah daerah dalam penyerataan pelayanan kesehatan disubsidikanlah Rp 11 miliar dengan bekerjasama BPJS.
Kartu tersebut dapat digunakan pada pelayanan medis di seluruh Indonesia yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan, proses pelayanan medisnya para pasien terlebih dahulu mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas). Apabila penyakitnya komprehensif dan tidak dapat ditangani di Puskesmas. Maka langkah rujukan ditempuh.
Data base tentang jumlah masyarakat yang ditanggulangi BPJS Kesehatan gratis yang masuk di Dinas Kesehatan 40.373 jiwa dari total penduduk Busel kurang lebih 94 ribu jiwa. Sisanya telah ditangani oleh JKN melalui dana APBN. Program jaminan kesehatan tersebut akan terus berkelanjutan di daerah karena sinkron dengan program pemerintah pusat. (nun)