Siompu Barat jadi Target Bedah Rumah

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Kecamatan Siompu Barat menjadi salah satu wilayah yang belum tersentuh bantuan bedah rumah di Kabupaten Buton Selatan. Karena itulah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Busel menargetkan akan mengucurkan bantuan bedah rumah ke kecamatan tersebut di tahun 2020.

"Dari seluruh kecamatan, sisa Kecamata Siompu Barat yang belum ada bedah rumah. Nanti berikutnya kita sementara upayakan lagi akan diusulkan untuk Siompu Barat," kata Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Busel La Ganefo SPd MH saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia menjelaskan, Kecamatan Siompu Barat masuk dalam target untuk bedah rumah di tahun berikutnya. Hanya saja ia meminta kerja sama masyarkat. Karena bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini hanya perangsang saja. Anggaranya pun tidak terlalu banyak. Hanya warga dibantu sedikit saja. Sisanya sepenuhnya warga yang membangun rumahnya.

"Jadi bantuan itu tidak semua dibangun satu rumah. Hanya anggaran Rp 15 juta saja yang disiapkan. Jadi ini bantuan hanya perangsang saja, warga yang menerima bantuan yang melanjutkan pembangunan sehingga bagus kelihatnya rumahnya," katanya.

Tahun 2019 ini, sebanyak 200 unit rumah di Kabupaten Buton Selatan mendapatkan bantuan bedah rumah. Program ini dikucurkan melalui program pemerintah pusat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementrian PUPR RI.

Dari 200 unit rumah di Kecamatan Batauga mendapatkan bedah rumah 100 unit yakni di Desa Lampanairi 25 unit, Desa Bola 40 unit, Desa Poogalampa 35 unit. 100 unit lagi di Kecamatan Batuatas yakni di Desa Batuatas Barat 20 unit, Desa Batuatas Liwu 20 unit, Desa Wambongi 20 unit, Desa Wacuala 20 unit, Desa Tolando Jaya 20 unit.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Busel La Ganefo SPd MH mengatakan, bantuan yang bersumber dari APBN 2019 sebesar Rp 3,5 miliar di kucurkan di Busel untuk bedah rumah atau lebih dikenal BSPS.

Kata dia, para penerima BSPS ini tidak menerima uang tunai. Tapi menerima material bangunan sesuai kebutuhan masing-masing penerima. Dengan tidak melebihi atau dikurangi Rp 17,5 juta. Dengan jumlah Rp 15 juta per unit rumah untuk material. Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

"Warga diberdayakan dalam pengerjaanya BSPS ini. Dari Rp 17,5 juta itu terdiri dari Rp 15 juta untuk material. Rp 2,5 juta untuk upah pekerja," katanya.

Ia menjelaskan bantuan bedah rumah ini merupakan program stimulan atau perangsang memberikan motifasi kepada warga untuk berusaha membangun rumah yang layak huni.

Program BSPS dari pemerintah pusat tersebut adalah salah satu bentuk kepedulian dari pemetintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Program itu juga sekaligus gambaran sinergitas pemerintah disemua tingkatan. Programnya dari pemerintah pusat, difasilitasi gubernur, dan pemerintah daerah yang memfasilitasi masyarakat penerima manfaat.

"Program BSPS sangat perlu disyukuri. Masyarakat diharapkan tetap dapat menyatukan visi dengan pemerintah agar upaya peningkatan kesejahteraan dapat terus dilanjutkan," harapnya.

Inspektur Busel ini juga berharap agar dalam realisasinya program BSPS ini tepat sasaran dan dapat diberdampak pada peningkatan kesejahtraan dan rumah layak huni semakin membaik di Busel.

Ia menambahkan, kedepan program BSPS ini akan terus diperjuangkan agar terus berlanjut di tahun mendatang. Bahkan dengan jumlah yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

"Semoga BSPS ini berdampak positif kepada penerima. Sehingga dapat merangsang warga untuk membangun rumah yang layak huni. Kedepan kita akan terus perjuangkan agar penambahan BSPS ini bertambah jumlahnya yang dikucurkan ke Busel," harapnya. (aga)