Megawati Dorong Korea Makin Intensifkan Perdamaian dan Kerja Sama

PUBLIKSATU, JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan perdamaian Korea Selatan dan Korea Utara harus dilanjutkan dengan kesepakatan-kesepakatan baru untuk kerja sama di berbagai sektor.

Dia menyarankan sebaiknya perjanjian kerja sama itu disepakati oleh kedua pihak sebagai saudara.

Hal itu disampaikan Megawati dalam DMZ International Forum for Peace Economy di Lotte Hotel, Seoul, Kamis (29/8).

Megawati mengaku berbahagia sekaligus haru. Sebab beberapa hari yang lalu, pemimpin Korsel Moon Jae-In dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bermufakat untuk menandatangani Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kemakmuran dan Unifikasi Semenanjung Korea.

Baginya, saat itu sejarah baru telah ditorehkan, bukan hanya bagi dua negara, tapi bagi peradaban bangsa-bangsa di Asia. Namun demikian, saat perdamaian tercapai, bukan berarti perjuangan berhenti.

"Perjuangan selanjutnya adalah mengkristalisasikan perdamaian sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat," kata Megawati.

Ketua umum PDIP ini juga mendorong kesepakatan lebih lanjut segera dibicarakan secara musyawarah dan mufakat.

Dia sangat berharap, setelah perdamaian Semenanjung Korea tercapai,bisa terwujud pula sebuah kesepakatan baru, yang diikuti langkah-langkah konkret kerja sama antardua negara.

"Di dalam sebuah kapasitas perdamaian yang sudah dimulai, sebaiknya diberi kesempatan antara pemimpin Korut dan Korsel, berdua sebagai saudara, melakukan pertemuan-pertemuan agar ini bisa dapat dirumuskan lebih baik," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Bung Karno ini merasa kerja sama yang dilakukan bukan hubungan ekonomi yang berwatak pragmatis sempit.

Tetapi kerja sama luas di berbagai bidang termasuk lingkungan hidup, pendidikan dan kebudayaan dalam kerangka industrialisasi di era digital.

Ibu dari Menko PMK Puan Maharani tersebut mengusulkan pula agar ada perumusan dan kesepakatan terkait strategi, kebijakan dan langkah-langkah untuk menyikapi permasalahan global.

Seperti ancaman radikalisme yang menggunakan isu agama dan identitas, fundamentalisme pasar dan isu perang dagang, kejahatan keuangan, narkotika, HIV-AIDS, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan ancaman perdagangan manusia.

"Serta yang tak bisa kita lupakan saat ini adalah isu perubahan iklim dan pencemaran lingkungan," ujar dia. (tan/jpnn)