Masih Pelayanan Semi Online, PTSP Busel Akan Ambil Kewenangan 16 OPD

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bakal mengambil kewenangan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelayanan perizinan.

Menurut Kadis PTSP Busel, Untung saat ini untuk sementara pelayanan perizinan di Busel masih menggunakan sistem pelayanan semi online.

Hal ini, lanjut dia disebabkan keterbatasan sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga masih dibutuhkan kerja ekstra untuk memberikan pelayanan terbait.

Ia mengakui PTSP merupakan salah satu icon sistem pelayanan perizinan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karenanya ini yang mesti diperhatikan secara serius.

"Di PTSP sudah semi online. Ini karena keterbatasan sarana dan SDM yang saat ini sudah meningkatkan terus pelatihan. Beberapa kali pegawai kami sudah mengikutkan pelatihan SDM di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM/PTSP) pusat dengan sistem pelayanan satu pintu sistem online. Ini terus kita tingkatkan," katanya saat ditemui Butonpos.

Kata dia, jika menggunakan sistem terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk memudahkna pengurusan pelayanan perizinan termaksud para untuk para investor. Maka sudah harus ada meja satu, dua dan tiga. Ini yang masih terkendala di PTSP. Namun hal ini masih diupayakan solusi sehingga kedepan pelayanan PTSP sudah menuju sistem OSS.

Dikatakan, pelayanan sistem OSS itu merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan usaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah. Serta memberikan kepastian.

Lebih jauh ia menjelaskan, saat ini pihaknya sementara menyusun draf pelimpahan kewenangan untuk 16 OPD. Tiga atau Empat minggu kedepan sudah selesai penyusunan dokumen draf Peraturan Bupati Busel tentang pelimpahan kewenangan 16 OPD ke PTSP Busel.

Dikatkan, jadi seluruh OPD yang berkaitan dengan sistem perizinan pelayanan akan dilimpahkan kewenanganya ke PTSP Busel. Semua pelayanan perzinan kedepan akan dipusatkan di PTSP Busel.

"Bahwa instasi atau OPD teknis itu kita harapkan hanya memberikan rekomendasi saja. Selanjutnya penandatangan dokumenya nanti di PTSP Busel," katanya.

Keuntunganya dari pelayanan sistem satu pintu ini diharapkan untuk kemudahan masyarkat dalam melakukan pengurusan perizinan. Diharapkan aspek waktu, tenaga, dan pikiran lebih efisien dan dan efektif. Satu hari mengurus bisa selesai.

Ia menambahkan pelayanan perizinan di Kabupaten Busel digratiskan. Terkecuali pelayanan perizinan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dipungut biaya sesuai Peraturan Daerah Busel nomor 6 tahun 2016.

"Jadi kita harapkan sesuai pelayanan perizinan itu cepat, singkat dalam waktu satu hari sudah harus terbit. Kecuali Perda IMB masih dipungut biaya. Lain dari ittu semua gratis," katanya. (aga)