Regulasi Kurang, TPP ASN Busel belum Bisa Cair

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di Kabupaten Buton Selatan (Busel) belum jelas kapan dicairkan. Sejumlah oknum kian menggurutu. Pasalnya Pemkab sudah memberlakukan lima hari kerja.

Dikonfimasi terkait hal itu, Sekda Busel La Siambo membenarkan TPP ASN Busel memiliki Peraturan Bupati (Perbub). Namun realisasi pencairannya belum pasti. Karena berkaitan kemampuan dengan anggaran daerah. Namun ia memperkirakan di tahun 2020 sudah bisa direalisasikan.

Namun ia memprediksi meskipun Pemkab Busel sudah memberlakukan lima hari kerja, namun TPP ASN ini diperkirakan 2020 akan diperjuangkan kembali. "Kemungkinan kita baru bisa TPP nanti 2020," ujar jendral ASN Busel ini dikonfirmasi media di ruang kerjanya belum lama ini.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Busel LM Syafir mengaku Perbub terkait TPP PNS sudah ada. Pihaknya siap membayarkan jika sudah ada regulasi terkait rincian besaran detail anggaranya ataupun perintah pencairan.

"Sudah ada Perbubnya sejak tahun 2018 lalu kayaknya. Namun hingga kini belum direalisasikan. Kalau kita siap cairkan menunggu perintah saja," terangnya.

Menurutnya, mestinya ada regulasi secara merinci lagi soal pembayaran TPP. Karena belum ada daftar rincian secara detail maupun regulasi pendukung lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai ada yang dibayarkan tumpang tindih. Nanti melanggar.

"Harus ada regulasi lagi yang mengatur misalnya yang bisa dibayarkan apa saja. Jangan sampai ada honor yang tidak bisa dibayarkan karena tumpang tindih, honor apa saja yang bisa dibayarkan dan honor apa saja yang tidak bisa dibayarkan," katanya.

Dalam Perbub tidak mengatur terkait rincian honor mana yang bisa mana yang tak bisa dibayarkan itu. Menurutnya diperkirakan tahun 2020 baru bisa dibayarkan TPP di Busel.

Pihaknya siap mengeksekusi jika regulasi tambahan sudah diatur. Jumlah uang TPP yang disiapkan sebesar Rp 12 miliar setahun. Namun hal ini masih terus dievaluasi. BPK juga sudah menelaah terkait itu.

"Kalau jumlah totalnya sesuai jumlah ASN kita akan dibayarkan Rp 12 miliar pertahun kita akan bayarkan, kita masih menunggu kepastiannya dan perintah dari pimpinan," jelasnya.

Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) sedang resah menggurutu. Mereka menunggu kepastian pencairan TPP. Pasalnya, Pemkab Busel sudah memberlakukan lima hari kerja.

Pemberlakuan enam hari kerja pernah dilakukan Pemkab Busel saat awal terbentuknya sebagai kabupaten. Sekitar tahun 2016 kembali berlaku lima hari kerja.

Namun mulai 1 Agustus 2017 kembali enam hari kerja. Hal ini berdasarkan Perbub Busel Nomor 21 tahun 2017 tentang hari kerja dan disiplin jam kerja bagi PNS dan pegawai tidak tetap di lingkup Pemkab Busel dicanangkan pelaksanaan enam hari kerja terhitung mulai 1 Agustus 2017.

Pelaksanan enam hari kerja ini, waktu efektif sebanyak 37,5 jam per minggu di luar waktu istrahat dan olahraga. Jam kerja Senin sampai Kamis dari pukul 07.30-14.00 Wita, Jumat pukul 07.30 Wita, istrahat 11.30-13.00 Wita dan pukul 14.00 pulang kerja. Sementara Sabtu masuk 07.00-13.30 Wita.

Tahun 2018 lalu Pemkab Busel kembali memberlakukan lima hari kerja hingga saat ini. (aga)