50 Rumah di Kadatua Akan Dibedah

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Sebanyak 50 unit rumah di enam desa di Kecamatan Kadatua akan dibedah melalui program Bantuan Stimulan Pemberdayaan Swadaya (BSPS). Anggaran untuk bedah puluhan rumah tersebut dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Busel tahun 2019.

Plt Kadis , La Ganefo mengatakan, syarat untuk mendapatkan program BSPS ini warga Busel, memiliki lahan milik sendiri, memiliki sertifikat, dan memiliki dana swadaya dari masyarakat.

Kata dia, program BSPS ini sebagai perangsang saja kepada warga untuk memiliki rumah layak huni. Bukan seutuhnya pemerintah daerah memberikan dana untuk membangun satu buah rumah.

Program BSPS ini, tegasnya, hanya sebatas memberikan perangsang kepada warga yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.

"Pemerintah hanya memberikan perangsang saja melalui program BSPS. Rumah yang dibangun kepada masyarakat itu dengan dana sedikit Rp 15 juta untuk material dan ongkos tukangnya. Tidak mungkin bisa membangun satu buah rumah. Karena itu ada dukungan dana swadaya dari masyarakat untuk membangun rumah layak huni," terangnya.

Untuk di Kecamatan Kadatua, lanjutnya, dari 10 desa yang ada, hanya sebanyak enam yang mendapatkan bantuan BSPS dari APBD Kabupaten Busel tahun 2019 ini. Pemberian bantuan BSPS itu sudah melalui tahapan verifikasi lapangan sesuai ketentuan peraturan berlaku.

Enam desa itu antara lain di Desa Waonu, Marawali, Kapoa, Kapoa Barat anggaran satu buah rumah sebanyak Rp 15 juta saja perunit sudah termaksud ongkos kerja.

Menurut Ganefo, tahun 2019 ini sudah ada 240 buah rumah yang tidak layak huni mendapatkan bantuan. Karena yang sementara jalan program BSPS di Batuatas 100 unit. Sedangkan di Kecamatan Batauga di Desa Poogalampa, Lampanairi, dan Bola ada 100 buah. Sedangkan 47-an lebih ada bantuan PB.

"Masyarakat harus memiliki anggaran swadaya dengan jumlah yang lebih besar. Karena BSPS ini hanya bantuan swadaya sebagai perangsang kepada masayarakat untuk membangun rumah yang layak huni," ujarnya lagi.

Ia menjelaskan, program BSPS ini hanya membedah atap, lantai, dan dinding. Ia berharap bantuan APBD Busel tahun 2019 ini hanya sebatas dana sharing saja. Karena sesuai ketentuan pemerintah daerah juga memiliki porsi untuk menganggarkan BSPS untuk rumah tidak layak huni.

"Kita berharap bantuan ini agar supaya merespon program bupati agar terbantu dan ini banyak-banyak dari pusat dan APBD ini permohonan dari bupati," katanya.

Ia menambahkan, rumah yang tidak layak huni yang diusulkan tahun 2019 ini tercatat 1.400 lebih yang belum terlaksana. Ini sebagian sudah masuk dalam program usulan secara online dalam aplikasi krisna. Meskipun sudah masuk krisna tapi anggaran dari APBN tidak memungkinkan maka akan dipending pada tahap berikutnya.

Sementara yang sudah terealisasi bedah rumah dari rumah tak layak huni di Busel sekitar 500 termasuk dari tahun lalu. Tahun lalu paling banyak dari Batuatas. Sedangkan tahun ini banyak di Batauga.

Ganefo menjelaskan, banyak rumah yang tidak layak huni ini akan dilakukan pengusulan perbaikan secara bertahap.

Ia juga berharap masyarkat Busel semakin memacu motivasi untuk membangun rumah yang layak huni. (aga)