2020, DAK Dinsos Busel Rp 1,6 Miliar
Bagikan
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) melalui Dinas Sosial keciprat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana itu sudah net dari pagu APBN Kementrian Sosial RI 2020 sebesar Rp 1,6 miliar.
Informasi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Busel, H Kostantinus Bukide SH MSi, ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD di Aula Gedung Lamaindo, Senin (2/9). "Tahun 2020 mendatang DAK kita bertambah Rp 1,6 miliar untuk Dinas Sosial. Ini sudah net dari APBN dari pagu anggaran Kementrian Sosial RI," kata calon Sekretaris Daerah Buton Tengah ini.
Ia merincikan, tahun 2020 DAK untuk bidang sosial. Ada dua program dari DAK untuk menangani sektor sosial yang melekat di Dinas Sosial Kabupaten Busel. Yakni bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Kementrian Sosial RI.
Di Kabupaten Busel yang mendapatkan program ini ada 45 kelompok yang akan dikucurkan di Kabupaten Busel tahun 2020 mendatang.
Lanjut dia, satu kelompok terdiri dari 10 kepala keluarga (KK). Ada dua kecamatan di empat desa di Busel keciprat DAK ini. Di Kecamatan Kadatua di Desa Lipu dan Uwemaasi. Sedangkan di Kecamatan Lapandewa di Desa Burangasi Rumbia dan Gaya Baru.
Sementara itu untuk Rutilahu ini ada Rp 15 juta per KK. Dari jumlah Rp 15 juta itu untuk membedah rumah tidak layak huni meliputi atap lantai dan dinding (Aladin). "Jadi penerima KUBE ini juga menerima Rutilahu," katanya.
Ia menambahkan Dinas Sosial Busel masih mengupayakan satu program lagi yang akan dikucurkan di Busel. Yakni Sarana Lingkungan (Sarling) tiap kecamatan mendapatkan Rp 50 juta. "Ini masih diupayakan sehingga kita juga mendapatkan bantuan program ini," katanya.
Sedangkan untuk tahun 2019 ini Pemkab Busel melalui Dinas Sosial mendapatkan tugas pembantuan (TP) dari Kementrian Sosial untuk program pemberdayaan komunitas adat kecil di Lapandewa Rp 1,6 miliar. Saat ini sementara jalan satu rumah mendapatkan Rp 40 juta perunit. Dengan total 33 unit dari TP di Kecamatan Lapandewa, Desa Lapandewa Jaya.
"Saya dengan teman-teman di Dinas Sosial Busel masih berjuang untuk bisa menambah bantuan untuk masyarakat Busel yakni Sarling," katanya.
Ia menambahkan angka kemiskinan Busel sesuai data masih cukup tinggi. Masih diangka sekitar 16 persen. Makanya kata dia diharapkan dengan program kontinyu dan terpadu ini insya Allah dalam lima tahun kedepan angka kemiskinan Busel bisa turun.
Namun yang terpenting diharapkan program yang dikucurkan tesebut tepat sasaran. Sebab menurutnya, kebanyakan oknum-oknum di lapangan. Jika sudah keluarganya terima bantuan itu tidak mau lagi untuk kalau tidak terima.
Padahal itu tidak boleh. Jika sudah dianggap layak mandiri harusnya datanya dia keluar. Tidak bisa lagi menerima bantuan. Diberikan kepada orang lain lagi yang membutuhkan dan layak menerima sesuai ketentuan.
"Istilahnya digraduasi, begitupun juga dengan program PKH dia maksimal enam tahun. Setelah enam tahun itu harusnya digraduasi begitu mereka sudah dianggap mandiri. Untuk PKH yang sudah digraduasi ini sudah diusulkan. Jadi melalui APBD kita akan bantu dengan KUBE. Sehingga kehidupnya bisa terjaga," katanya.
Ia berharap penerima bantuan sosial ini sesuai peruntukanya. Sehingga para penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut. Dengan begitu angka
kemiskinan di Busel dapat ditekan secara bertahap. (aga)