Lepas 163 Peserta KKN-P Unidayan, La Bakry Harap Mahasiswa Beri Masukan Persoalan di Desa Kepada Pemerintah
PUBLIKSATU, BUTON-Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menerima sekaligus melepas mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanudin Baubau Angkatan XXXI T.A 2018/2019 yang akan melakukan KKN-P di wilayahnya salama sebulan, terhitung 9 September sampai 8 Oktober 2019 mendatang.
Acara serah terima ini berlangsung di aula kantor Bupati Buton, Lantai II, Kompleks perkantoran takawa, Senin (9/9/2019) pagi.
Tercatat ada 163 peserta KKN-P kali ini, mereka terdistribusi dari beberapa Fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi sebanyak 36 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 10 Orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 56 orang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dua orang, Fakultas Hukum 36 orang, Fakultas Teknik 24 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat 14 orang dan fakultas Pertanian sebanyak tujuh orang.
Kesemua itu, disebar di 16 desa di dua Kecamatan. Rinciannya tiga desa di Kecamatan Siotapina dan 13 Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan dan mereka akan dibimbing oleh empat orang Dosen pembimbing Lapangan.
Dalam acara ini, Bupati Buton, La Bakry didampingi Wakil, Iis Elianti dan Sekretaris Daerahnya, Ir La Ode Zilfar Djafar menerima ratusan mahasiswa yang di pimpin Wakil Rektor II Universitas Dayanu Ikhsanudin Baubau, La Ode Ramlan, SE, M.Si.
Dalam kesempatan ini, Bupati Buton, La Bakry menyebutkan mahasiswa memiliki peranan besar untuk kemajua daerah. Dimana mahasiswa merupakan generasi penerus yang akan mewarisi daerah dan negara dimasa yang akan datang.
Hanya saja, untuk menggapai itu harus melalui berbagai tantangan. Kata dia setiap generasi memiliki tantangan tersendiri.
"Itulah yang dibutuhkan orang-orang yang punya intelektual tidak saja dalam bentuk angka-angka selesai dikasi nilai oleh dosen dapat A. Lalu sekian IPnya. Tapi betul-betul menjadi anak-anak muda, generasi muda negri ini yang bisa diandalkan pada masa yang akan datang," ujar dia.
La Bakry mejelaskan meskipun ia dan wakilnya serta sekda memiliki staf hingga kepelosok desa, namun ia tidak menampik masi banyak persoalan di desa yang belum diketahui.
Olehnya itu, ia berharap dengan adanya KKN-P ini dapat memberian masukan kepada pemerintah terkait persoalan yang terjadi dilpangan selama berada di desa. Nah, dari masukan itulah kemudian pihaknya bakal melakukan kebijakan.
"Nanti di desa itu banyak sekali program yang suda turun. Saya minta ada evuasi dari adik-adik. Tapi ya. Jangan di baik-baikki. Potret apa adanya. Kan kadang-kadang supaya senang dikasi bagus-bagus ini, ini kan dengan kepala desa suda satu bulan. Tapi jadi kami punya kesempatan melakukan perbaikan melalui kebijakan pada tahun yang akan datang. Semua sektor. Bumdesnya bagaimana?. Bagaimana pelaksaan program desa?, apa yang jadi masalah?, persoalan di pendidikan, di kesehatan. Kalau di desa nelayan. Apa masalah nelayan disana?, kalau didesa pertanian, apa masalahnya disana?," ujarnya.(Cro2)