Berita Terkini
Busel

Lahan Sudah Siap, Perumahan Nelayan di Waindawula Kembali Diusulkan

Oleh Redaksi Publiksatu / Rudi · Sabtu, 21 September 2019 16:43 WIB · 3 menit baca
Bagikan
Lahan Sudah Siap, Perumahan Nelayan di Waindawula Kembali Diusulkan
Perumahan nelayan di Buton Selatan

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Lahan untuk rencana pembangunan bantuan perumahan khusus nelayan di Desa Waindawula sudah siap. Namun sejumlah warga di daerah tersebut resah. Pasalnya usulan bantuan perumahan khusus nelayan itu belum juga terealisasi hingga kini. Padahal usulanya sudah bersamaan dengan BTN khusus nelayan di Desa Bola.

Keluhan itu seperti diungkapkan Camat Siompu Muhammad Thahir. Ia kembali mempertanyakan progres usulan bantuan perumahan khusus nelayan di wilayahnya dalam forum yang dihadiri Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra Eka Rahendra dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Busel La Ganefo.

Ia mengaku, seluruh syarat sudah terpenuhi. Masyarakat setempat juga sudah menanti realisasi dan banyak berharap.

"Lahanya sudah siap satu hektare, ada usulan dengan rumah khusus secara bersamaan dengan Bola di Batauga. Batauga sudah selesai. Di Siompu belum terealisasi. Masyarakat sudah bertanya-tanya," imbunhya dalam forum sosisalisasi regulasi tentang perumahan belum lama ini.

Usulan bantuan perumahan khusus nelayan di Desa Waindawula, Kecamatan Siompu kembali diusulkan ke Kementrian PUPR RI.

Pasalnya, bantuan perumahan khusus nelayan itu diusulkan bersamaan dengan perumahan khusus nelayan di Desa Bola, Kecamatan Batauga. Di Desa Bola sudah direalisasikan tahun 2018 lalu. Namun di Desa Waindawula, Kecamatan Siompu belum terealisasi.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Busel, La Ganefo mengaku, untuk usulan bantuan perumahan khusus nelayan di Desa Waindawula terkendala ada keterkaitan dengan dana. Saat itu ada bencana alam tahun 2018. Sehingga dana yang ada dikuncurkan ke bencana di Indonesia.

Ditambahkan, untuk lahan satu hektare di Waindawula. Dinas Perumahan akan mengusulkan kembali ke SNVT. Disperkim akan mencoba mengusulkan kembali ke SNVT. Untuk proses legalitas lahan sudah masuk di Tapem untuk sertifikat lahan.

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sultra Eka Rahendra mengaku usulan tersebut ditahun 2019 ini belum masuk dalam datanya. Meskipun ia baru menjabat pihaknya meminta pemerintah daerah untuk proaktif mengusulkan kembali sehingga dapat diteruskan ke Kementrian PUPR.

"Progres perumahan khusus di Desa Waindawula, Kecamatan Siompu perlu di konfirmasi lagi Kementrian karena di SNVPT belum masuk," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dalam mengusulkan data program BSPS harus singkron dari lurah, kades camat, kabupaten, provinsi hingga pusat.

Sebelumnya tahun 2017 lalu sudah dibangun 50 unit di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa juga dibangun melalui program pemerintah pusat Kementrian PU dan Perumahan Rakyat menggunakan APBN 2017 sebesar Rp 8,2 miliar.

Tahun 2018 lalu BTN khusus nelayan di desa Bola, Kecamatan Batauga 46 unit. Nilai projek rumah khusus nelayan ini sebesar Rp 5,7 miliar. Dibangun 23 Kopel. Setiap Kopel terdiri dari dua unit tipe 28.

Sebelumnya direncanakan tahun 2019 diusulkan di desa Waindawula Kecamatan Siompu dan Kecamatan Kadatua, Desa Kaofe masing-masing 50 unit.

Dua lokasi itu lahanya sudah siap. Tinggal diperjuangkan lagi untuk direalisasikan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ini menjadi target Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Busel sebagai instansi teknis untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Busel.

Tujuan dari dibangunnya perumahan nelayan ini untuk pemenuhan perumahan dari pada kekurangan perumahan bagi masyarakat. Karena selama ini perumahan nelayan sebagaian masyarakat belum miliki rumah yang layak huni.

Ini merupakan bantuan stimulan untuk mendorong para nelayan memiliki rumah yang layak huni. Program perumahan ini juga untuk mencegah mengurangi pemukiman kumuh. Sebab pada biasanya rumah nelayan identik dengan kekumuhan dan padat. Satu rumah kadang dihuni dua hingga tiga bahkan lebih kepala keluarga.

Pemkab Busel melalui Dinas Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Busel mendorong sejak awal sudah mencegah itu dengan memberikan percontohan kawasan pembangunan perumahan yang layak huni.

Perumahan khsusus nelayan ini diharapkan bisa menjadi icon yang ada didesa masing-masing di Busel. (aga)

Bagikan