Soal Penyerahan Aset, Diduga Ada Oknum yang Ingin jadi Pahlawan
Bagikan
PUBLIKSATU, BUTON - Penolakkan penyerahan aset Kabupaten Buton ke Kota Baubau terus menuai pengolakan. Terbaru, muncul dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Poros Buton Indonesia.
Poros Buton melalui ketuanya, La Ode Sabaruddin mengungkapkan, Ketua Korwil VIII Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Aldiansyah Malik Nasution terkesan memaksakan diri turun terlibat dalam mengurus aset. Karena menurut dia, persoalan aset bukan gawean Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Tapi persoalan perdata.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton untuk tidak mengikuti keinginan Aldiansyah Malik Nasution. Pemkab harus mempertahannya aset Kabupaten Buton yang belum diserahkan. Adapun yang sudah diterahkan Pemkab harus mengambilnya kembali.
"Kami menduga ada oknum dari Pemerintah Kota Baubau yang ingin menjadi pahlawan dalam persoalan ini. Karena kalau bicara pengelolaan aset Pemda Buton bertanggung jawab, hanya karena persoalan wilayah aset itu ada di Kota Baubau," ujar Sabaruddin.
"Jadi kami berharap agar penyerahan 26 aset yang dipaksakan itu dibatalkan, dan sisa aset yang belum diserahkan dipertahankan," pinta La Ode Sabaruddin.
Pemda Buton, kata dia, tidak perlu takut dengan tekanan KPK. Kata dia, negara ini negara hukum. Jangan bertindak di luar prosedur.
Ia juga meminta agar DPRD Buton mengambil sikap terhadap masalah ini dan mengundang pihak-pihak terkait, baik Bupati Buton, Wali Kota Baubau, perwakilan KPK, Kajati Sultra untuk mendudukan persoalan ini.
"Karena kalau tidak diselesaikan dengan cara prosedur ini akan tetap menjadi polemik yang berkepanjangan. Kalau terjadi seperti itu, siapa yang bertanggung jawab," tuturnya. (jum)