Realisasi Anggaran Baru 76,27 Persen, Pemkab Busel Harus Kerja Keras Lagi
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Dana transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang digelontorkan di Kabupaten Buton Selatan (Busel) sebesar Rp 550,23 miliar lebih. Dari jumlah tersebut baru terealisasi 76,27 persen.
Ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa SSos MM saat mewakili Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyerahkan plakat penghargaan atas penganugerahan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah Kabupaten Busel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Penyerahan plakat penghargaan itu diterima Plt Bupati Busel La Ode Arusani di Aula Rujab Bupati, Rabu (16/10).
Arif Wibawa memaparkan kebijakan APBN tahun 2020, Pemerintah Pusat mengusung tema untuk APBN mendorong investasi dan pembangunan SDM Indonesia. Tema ini dijabarkan dalam alokasikan anggaran yang berpihak pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Beberapa program yang menjadi tema sentral APBN adalah penajaman anggaran pendidikan, penguatan bidang kesehatan, penguatan swasembada pangan dan lainya.
Ia juga berharap pemerintah memberikan kinerja terbaik untuk kesejahtaraan masyarakat Sultra khususnya Kabupaten Busel.
Ia menguraikan dana APBN tahun 2019 di Busel dikonsentrasi dalam berbagai kegiatan. Untuk dana transfer APBN 2019 Rp 7,5 triliun untuk Sultra. Untuk Kabupaten Busel total dana transfer daerah tahun 2019 sebesar Rp 550,23 miliar namun realisasinya hingga saat ini baru mencapai angka 76,27 persen.
"Dana transfer APBN tahun 2019 di Busel Rp 550,23 miliar sampai saat ini baru terealisasi 76,27 persen, " katanya.
Arif memaparkan, dana transfer itu terdiri dari dana bagi hasil Rp 20,4 miliar yang sudah terealisasi 77, 12 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 366,8 miliar sudah terealisasi 83,01 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 65,3 miliar sudah terealisasi 69,6 persen.
Kemudian lanjut dia, DAK non fisik Rp 39,9 miliar terealisasi 49 persen. Dana desa Rp 59,8 miliar terealisasi 60 persen.
Karena itu, Ia mengingatkan kepada Pemkab Busel agar bekerja keras lagi merealisasikan sejumlah program yang sudah dianggarkan melalui dana transfer dari pusat itu.
"Sehingga hal tersebut untuk kedepan masih perlu menekankan lagi kerja keras untuk menyelesaikan kegiatan sampai akhir tahun. Termaksud realisasi laporan keuangan," katanya.
Ia menambahkan selain dari paparan diatas pemerintah juga merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2019. Jumlah KUR mikro Rp 2,2 miliar yang diberikan 12 debitur. Jumlah ritel Rp 130 juta diberikan 6 debitur. "KUR menengah belum terealisasi sama sekali, ini tugas Pemkab," jelasnya.
Menurutnya, ini fasilitas perekonomian yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dengan sebaik baiknya.
Ia menambahkan, APBN tahun 2020 kondisi perekonomian global masih dibayangi tidak kepastian. Kebijakan fiskal APBN tahun 2020 disusun akselerasi daya saing, melalui inovasi dan peningkatan kualitas pengembangan SDM.
Mengingat ketidakpastian perekonomian global itu. Arif Wibawa meminta Bupati Busel diharapkan visioner dalam mengeluarkan arah kebijakan rasional dalam level lokal yang berdasarkan mengacu kebijakan fiskal nasional tersebut. Karena kondisi perekonomian global tahun 2020 masih bayangi tidak kepastian.
Menyikapi hal itu, Plt Bupati Busel La Ode Arusani menyampaikan apreasiasi saran-saran dan masukan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sultra itu.
Dia berharap para kepala OPD bekerja sama yang baik dengan para stafnya untuk bekerja inovasi kreatif dalam mewujudkan program pembangunan menjadi kabupaten Busel berdaya saing.
Arusani juga meminta seluruh OPD untuk bekerja keras mewujudkan percepatan penyelesaian resapan anggaran yang diprogramkan tiap OPD tahun 2019 dengan berasaskan transparan, akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap kepada para kepala OPD untuk loyal bekerja untuk rakyat dan daerah Buton Selatan. Bukan kepada pimpinan. Sehingga tidak ada imeg asal bapak senang.
Ia juga mengharapkan kerja sama komunikasi yang baik antara semua OPD di Busel. Sehingga WTP ini dapat dipertahankan. "Kita pertahankan itu sudah cukup apalagi meningkatkan lagi ditahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan kedepan Kabupaten Busel menjadi contoh 17 kabupaten/kota di Sultra," harapnya. (aga)