DJPB Ajak Kuasa Pengguna Anggaran Menjaga Amanah Dalam Mengelola Keuangan Negara
PUBLIKSATU, KENDARI - Gelar seminar keuangan dan Evaluasi Kinerja Anggaran Semester II, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) mengajak para kuasa pengguna anggaran dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan Negara, Selasa (29/10) kemarin.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)Provinsi Sultra, Arif Wibawa mengatakan kegiatan ini merupakan forum penting untuk bersinergi dalam rangka sharing informasi APBN dan kondisi perekonomian baik nasional maupun lingkup Provinsi Sultra. Pelaksanaan kegiatan ini juga didasari oleh pemikiran akan semakin pentingnya peranan kementerian atau lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program strategis Nasional.
"Pada tanggal 30 Oktober, 73 tahun yang lalu, adalah hari lahirnya Orang Republik Indonesia (ORI). ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka, yang sebelumnya menggunakan mata uang Belanda dan Jepang. Penerbitan ORI untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Oktober 1946 menjadi momen sejarah, bukti bahwa ORI merupakan alat pemersatu bangsa sekaligus sebagai lambang identitas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Pada tanggal tersebut juga menandai awal dibentuknya Kementerian Keuangan (dh Departemen Keuangan)," ulasnya.
Lanjutnya, Kementerian Keuangan salah satu tugasnya adalah terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut yaitu terkait dengan belanja Negara. Belanja Negara sebagai instrumen fiskal berperan dalam menggerakkan perekonomian Nasional secara optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik.
"Saat ini, di tengah kondisi ekonomi global dan perubahan teknologi yang menciptakan dinamika dan kompleksitas yang harus diatasi, belanja negara dituntut mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis. Untuk mengemban tujuan tersebut, komposisi belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif dan mampu mendukung pembangunan dan memperkuat daya saing," imbuhnya.
Pada tahun 2019 ini, sambung Arif, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga di Provinsi Sultra sebesar Rp7,53 triliun yang dialokasikan untuk 510 Satuan Kerja pada 44 Kementerian/Lembaga. Perlu diketahui bersama, bahwa alokasi tersebut meningkat sebanyak delapan persen dibandingkan alokasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp6,97 triliun.
"Dari alokasi sebesar Rp7,53 triliun tersebut, sebanyak Rp4,65 Triliun telah direalisasikan sampai dengan Triwulan III. Jumlah realisasi tersebut mencapai 61,82 persen dari total pagu dan telah melampaui target penyerapan di Triwulan III yaitu 60 persen. Hal tersebut tentu tidak lepas dari upaya seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan dari tugas dan fungsinya," jelasnya.
Sampai dengan akhir tahun 2019, kata Arif Wibawa berdasarkan perhitungan proyeksi realisasi tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran Kementerian atau Lembaga diproyeksikan akan mencapai sekitar 92 persen lebih. Proyeksi realisasi tersebut akan melebihi target realisasi Triwulan IV yaitu 90 persen. Mengingat tahun anggaran 2019 hanya tersisa sekitar dua bulan lagi, maka untuk mencapai hal tersebut, perlu dukungan dari semua pihak baik satuan kerja, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait.
"Realisasi penerimaan negara di Provinsi Sultra sampai dengan Triwulan III menunjukkan hasil yang cukup positif. Penerimaan pajak di penghujung bulan September 2019 telah mencapai Rp1,76 triliun, yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1,32 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp444,61 miliar. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp487,59 miliar," ulasnya.
Untuk itu tambah Arif Wibawa, pihaknya atas nama perwakilan Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot serta seluruh masyarakat Sultra yang telah berkontribusi untuk penerimaan negara. Pihaknya juga mengapresiasi capaian ini kepada seluruh Kantor Pelayanan Kementerian Keuangan di Provinsi Sultra.
Turut hadir dalam kegiatan seminar keuangan ini, yakni Kepala BPKAD Provinsi Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia,Para Kepala Kanwil Kementerian/Lembaga atau yang mewakili, Para Kepala Kantor Pelayanan Lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Sultra, Para Pimpinan Bank Pemerintah yang tergabung dalam HIMBARA dan Pimpinan Bank Sultra serta Para Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga lingkup Provinsi Sultra atau yang mewakili. (m1)