Tapem Optimis Pembangunan Kantor OPD Busel Sesuai Target
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Progres percepatan pembangunan 10 unit kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) di Kelurahan Masiri masih digenjot.
Mestinya progres hingga 28 Oktober 2019 lalu sudah mencapai 60 persen. Kabag Tapem LM Martosiswoyo yang menjadi penanggungjawab mega proyek itu mengaku optimis pengerjaan pembangunanya berjalan sesuai target.
Meskipun ia mengakui sudah melayangkan surat teguran ke pihak kontraktor. Akibat beberapa progres yang tak sesuai rencana.
"Dari progres itu sudah terlambat sekitar 9 persen dari schadule yang sudah ditetapkan Pemkab Busel. Seharusnya sesuai schadule progres sampai tanggal 28 Oktober itu sudah berada diposisi 60 persen," imbuh Kepala Bagian Tapem LM Martosiswoyo.
Martosiswoyo mengaku sangat optimis percepatan pembangunan 10 unit kantor OPD di tahun 1019 ini sesuai target yang sudah ditentukan. Total kantor OPD di Busel 33 unit diluar kantor Bupati dan DPRD yang direncananya dibangun secara bertahap.
"Saya optimis bisa selesai sebelum berakhir tahun 2019 ini," katanya kepada awak media di Rujab Bupati.
Menurut mantan Camat Batauga ini tahun 2019 untuk dibangun ada 10 kantor. Bupati Busel menjanjikan tahun 2020 kemungkinan akan ditambah 10 kantor lagi. Namun hal itu bersifat situasional sesuai kondisi keuangan daerah. Namun ini menjadi target pemerintah daerah skala prioritas pembangunan kantor OPD.
"UNtuk soal lokasi belum ada kepastian dimana lokasinya, tapi ditargetkan tahun 2020 ada 10 kantor lagi yang dibangun yang akan disesuaikan keuangan daerah," katanya.
Ia menjelaskan, jika sudah terbangun kantor OPD diharapkan menjadi pemicu semangat para ASN di Busel untuk terus bekerja maskimal untuk mengabd kepada daerah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Total anggaran untuk 10 OPD ini Rp 11 miliar. Hampir seluruh kantor 1 miliar tiap kantor. Limid waktu pengerjaan perkantoran ini sekitar Desember. "Insya Allah melihat progres pengerjaan kami optimis bisa mencapai target pembangunan," katanya.
10 unit kantor OPD yang dibangun di atas lahan APL di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batuaga disiapkan 12 hektare. Total luas lahan kawasan perkantoran yang dibangun untuk 32 OPD seluas 27 hektare.
Adapun anggaran pembangunan 10 unit kantor itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Busel tahun 2019 sekitar Rp 11 miliar.
Kantor OPD yang menjadi skala prioritas dibangun tahun 2019, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk), Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol).
Plt Bupati Busel La Ode Arusani berjanji untuk tahap pertama pembangunan kantor OPD 10 unit. Tahun 2020 ditambah 10 kantor OPD lagi. Dilanjutkan tahun 2021 sisa kantor OPD yang belum terbangun. Ditargetkan tahun 2021 sudah selesai semua pembangunan kantor OPD.
Ia menjelaskan, seluruh dokumen sertifikat lahan, analisis dampak lingkungan (Amdal) dan proses admnistrasi lain juga sudah selesai. “Sebelum Desember 2019 ini 10 kantor OPD ini sudah selesai semua di bangun,” harap Ketua DPC PDIP Busel ini.
Ia menambahkan, sedangkan untuk pembangunan Kantor Bupati dan DPRD akan direncanakan pasca rampung semua pembangunan kantor OPD. Namun itu sifatnya masih bisa berubah sesuai kondisi keuangan daerah.
Kata dia, namun pembangunan kantor OPD yang diprioritaskan lebih dulu sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi.
Ia berharap dari tiga DOB pihaknya akan mengupayakan Busel yang terdepan dari daerah lain. “Kami memimpin daerah ini fokus kami bekerja, bekerja, dan bekerja untuk membangun daerah. Kami mengabdi untuk daerah dan rakyat karena jabatan ini amanah. Dan akan kami pertanggungjawabkan dunia akhirat,” ujarnya.
Arusani menargetkan, seluruh kantor OPD akan rampung 2021. Direncanakan baru dilanjut dengan pembangunan kantor bupati dan DPRD. “Karena DPRD masih ada kantor yang lebih representatif begitupun dengan kantor bupati. Kita manfaatkan dulu kantor yang ada,” tutupnya. (aga)