Rapat Pinjaman Rp 115 Miliar Alot, Hari Ini, Paripurna Penetapan
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Rapat kerja Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) dan Pemkab Buton Selatan (Busel) dengan agenda pembahasan pinjaman utang daerah berlangsung alot di Auaa Rapat DPRD, Senin (18/11).
Dalam rapat tersebut, sejumlah wakil rakyat menentang pinjaman yang dinilai beberapa kegiatan yang diperuntukan sangat membebani daerah dan belum menjadi skala prioritas bagi daerah.
Tim Pemkab Busel yang dipimpin Sekda berupaya meyakinkan wakil rakyat untuk meloloskan pinjaman Rp 115 miliar selama tiga tahun. Sesuai kewenangan DPRD mengeluarkan rekomendasi terhadap persetujuan pinjaman daerah tersebut.
Duit pinjaman daerah itu akan diperuntukan untuk tiga mega proyek pembangunan pelabuhan nusantara Masiri-Majapahit, pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuan fery di Bandar Batauga serta pembangunan fasilitas rumah sakit.
Legislator Golkar, La Hijira menolak keras pinjaman tersebut. Ia menilai pemerintah daerah belum menyiapkan dokumen pendukung sebagai acuan pembangunan. Disamping itu, beberapa lahan dititik lokasi rencana pembangunan juga masih bermasalah.
"Saya sangat menolak pinjaman daerah, tolong hadirkan konsultannya berapa anggaran rekayasa lingkungannya," ungkap La Hijira saat rapat berlangsung.
Hijira menilai belum mendesaknya pembangunan pelabuhan nusantara di Masiri-Majapahit. Soal pembangunan rumah sakit ia sangat mensuport karena ini kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi Rp 11 miliar APBD Busel dikucurkan untuk jaminan kesehatan. Namun sebagian besar masyarakat berobatnya diluar Busel karena fasilitas RSUD belum memadai. Artinya kapitasinya tidak kembali ke kas daerah namun ke luar Busel.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan perikanan belum terlalu mendesak. Kalau hanya itu, Pemda harusnya masih ada peluang lain tak bergantung pada pinjaman daerah. Salah satunya mestinya meminta anggaran pada pemerintah provinsi untuk pembangunan pelabuhan.
"Masih ada ruang. Kita bisa meminta pada gubernur terkait pembangunan pelabuhan ini. Kita bebankan pinjaman daerah terlalu tinggi pembayaran bunganya. Kalau di SMI hanya 7 persen. Artinya kita masih menghemat sekitar 9 miliar. Artinya anggaran ini masih bisa kita alokasikan untuk tiga pembangunan kantor di Busel," imbuhnya.
Begitupun politisi Hanura La Ode Amal. ia menilai tidak ada dokumen pendukung kelayakan secara ilmiah yang dimiliki Pemda untuk memaparkan keuntungan pinjaman ini. Sehingga tidak ada bahan kajian dewan terkait dengan efektifitas program ini.
"Jadi kalau kita hanya berwacana tanpa dokumen itu bohong. Karena kita hanya meraba-raba," nilainya.
Ia lebih sepakat mengembangkan Sampolawa sebagai pusat industri perikanan. Apalagi, lahan TPI lokasi pembangunan sudah memiliki sertifikat tinggal dikembangkan dan dimaksimalkan pengelolaanya. "Saya kira sudah lengkap di Sampolawa tanpa kita menghamburkan anggaran 10 miliar di Masiri," bebernya.
Lokasi dan akses di Sampolawa sangat layak berada pelabuhan karena dalam teluk. Meski musim ombak tiba, lokasi tersebut cukup aman tidak beresiko.
Meskipun begitu sebagian anggota DPRD menyetujui pinjaman Rp 115 miliar yang dibebankan kepada APBD Busel selama tiga tahun. (aga)