Penanganan Konflik Sosial, La Bakry Libatkan Lembaga Adat Kesultanan Buton

PUBLIKSATU, BUTON - Untuk penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Buton, selain melibatkan semua stakeholder yang ada, pemerintah setempat juga melibatkan Lembaga Adat Kesultanan Buton.

Demikian dikatakan Bupati Buton, La Bakry melalui pesan whatsApp kepada Buton Pos, kemarin.

Menurutnya, strategi penangan konflik sosial di daerah penghasil Aspal itu, yakni dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, seperti kementerian sosial, gubernur, TNI dan Polri secara bersamaan bahu membahu dengan melibatkan masyarakat setempat yang berkonflik, sehingga masalahnya bisa dilokalisir.

Selain itu jelas La Bakry, pendekatan berbasis budaya juga dilakukan dengan melibatkan Lembaga Adat Kesultanan Buton.

Menurut suami Delya Montolalu itu, meskipun cara tersebut tidak langsung menyelesaikan masalah, namun harus dilakukan secara bertahap. "Tentu kita harapkan bisa tuntas. tetapi namanya konflik sosial tidak mungkin selesai sekaligus, tetapi secara bertahap mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu membangun kebersamaan diantara sesama anak daerah dapat kita wujudkan," jelasnya.

Untuk dua desa di Kecamatan Siotapina yang terjadi konflik sosial, hingga saat ini selalu dipantau perkembangannya. "Beberapa waktu lalu sudah dilakukan pertemuan dengan unsur terkait dalam rangka rekonsilisiasi sambil menunggu waktu gubernur atas permintaan masyarakat," kata Ketua DPD Golkar Kabupaten Buton itu.(red)