2020, Pemkab Alokasikan Rp 21 M Untuk BPJS, RSUD Siap Beri Pelayanan Prima
PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Hampir 100 persen seluruh masyarakat Buton Selatan (Busel) sudah memegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk tahun 2020 saja, Pemkab Busel mengalokasikan anggaran BPJS sebesar sekitar Rp 21 miliar.
Dirut RSUD Butsel, dr Frederik Tangke Allo mejelaskan, uang tersebut nanti yang akan dibayarkan BPJS ke rumah sakit dan Puskesmas sebagai kliem. "Nah kemana kembalinya? Kembali kembali kedaerah. Perputaranya disitu, makanya target RSUD memberikan pelayanan yang lebih maksimal," tutur Frederik Tangke Allo.
Ia menjelaskan, karena itu pelayanan kesehatan itu disiapakan rumah sakit di Busel. Agar tidak kemana-mana uang yang sudah diberikan untuk membiayai jaminan kesehatan warganya. Kalaupun nanti harus kemana-mana mungkin karena rujukan karena keterbatasan SDM dan alat kesehatan. Inilah nantinya yang akan dirujuk. Apakah dirujuk ke Kota Baubau atau di luar daerah lainya. Tergantung kasusnya.
Untuk memberikan pelayanan prima, kata dia, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Busel kian berbenah untuk menuju pelayanan yang lebih maksimal. Salah satunya kini tengah dalam proses penilaian akreditasi dari tim penilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
Tim penilai dari KARS ini sudah sehari berada di RSUD Busel melakukan proses tahapan penilaian sejak Senin 25 hingga 27 November ini. Mereka menilai sesuai standar indikator pelayanan kesehatan.
Frederik mengatakan, akreditasi RS itu dinilai oleh lembaga independen dari KARS. Akreditasi ini wajib hukumnya agar supaya rumah sakit itu dalam melaksanakan pelayanan itu ada indikator yang sudah teruji, yakni berkualitas, aman terstandarisasi secara nasional.
Ia menjelaskan apa yang dilakukan ini dalam upaya memberikan pelayanan pasien dibidang kesehatan kedepan semakin membaik. Dalam persiapan menghadapi akreditasi ini. RSUD sudah sejak setahun belakangan ini sudah berbenah.
"Salah satunya kaji banding ke luar daerah ke Takalar, ke Siloam Hospital Baubau, kaji banding workshop bersama-sama RSUD Buton, Kementrian kesehatan juga memberikan bimbingan terkait akreditasi, " ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/11).
Puncaknya kata dia, proses tahapan penilaian ini dilakukan selama tiga hari. Hari ini pertama penilaian. "Mudah-mudahan apa yang kami lakukan mendapatkan pengakuan apresiasi dari penilaian dari KARS itu," katanya, kemarin.
Ia menjelaskan, dukungan dan intervensi Pemkab Busel terhadap RSUD sangat besar dalam pelaksanaan akreditasi. Saat ini yang dituntut itu adalah bagimana pelayanan dan apa yang sudah dilakukan ini tetap berkesinambungan pelayanan yang berkualitas.
"Nah memang pelayanan kesehatan di RS itu baik sarana dan prasana dan alat keshatan dan tenaga medis itu memang high cots memang. Mau tidak mau pemerinta daerah harus berinvestasi," ujarnya.
Ia mengatakan, hampir seluruh daerah sumber PAD yang paling besar itu bersumber dari RSUD. Karena itu memang investasi rumah sakit itu higcost bukan hanya miliaran tapi ratusan miliar. Tapi selain memberikan pelyanan keshatan masyarkat yang berkualitas. Kaerna sumber daya manusia terpenuhi, alat keshatan bagus, rumah sakit representatif. Disamping itu adaa nilai ekonomi yang didapat yakni PAD.
Akreditasi ini berlangsung selama tiga hari. Nanti setelah itu akan keluar setifikat apakah lulus atau tidak. Ia oprimis RSUD Busel bisa masuk kategori penilaian bintang dua atau madya. "Kita tidak muluk-muluk. Sampai bintang dua saja kita sudah bersukur," katanya.
Target tahun 2020 dengan terbangunnya rumah sakit yang lebih paripurna lagi. Namun saat ini pihaknya optimis dengan fasilitas, SDM dan alat keshatan yang ada bisa mencapai akreditasi bitang dua.
"Ini kita baru mulai. Kita standarisasi pelayanan," katanya.
Indikator pelayanan ada 15 pokja dibagi atas, pokja medis, manajemen dan pokja keparawatan. Dari tiga yang dinilai tiap pokja juga masih ada empat sampai lima pokja lagi.
Mulai dari kinerja dokter, perawat, bidan itu ada eelemen-eleemn penilaian. Nalainya harus 80 persen baru bisa lolos ini akreditasi perdana," katanya.
Dari elemen itu sudah terpenuhi jumlah dokter spesial ada lima. Pertime ada empat dokter, fultime ada satu orang. Cuman perlu diusahakan dan ditambah lagi sehingga dokternya fulltime.
Dari lima itu ada dokter Spesialis Penyakit Dalam, dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi - Kebidanan & Kandungan, Dokter Spesialis anak, dokter Spesialis Bedah, dokter Spesialis Anastesiologi, dokter spesialis penata anastesis. "Di RSUD Busel sudah bisa operasi bedah sudah ada dokternya," katanya. (aga)